Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
JUNTA militer Myanmar telah mencabut lisensi lima outlet media untuk melarang liputan independen protes anti-kudeta. Langkah ini merupakan pukulan besar bagi kebebasan pers di negara itu.
Mizzima, Suara Demokratik Burma (DVB), Khit Thit Media, Myanmar Now, dan 7Day News masing-masing telah diperintahkan untuk ditutup.
Mereka mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak lagi diizinkan untuk menyiarkan atau menulis atau memberikan informasi dengan menggunakan platform media apa pun atau menggunakan teknologi media apa pun.
Outlet media telah melaporkan secara ekstensif tentang protes atas kudeta selama beberapa pekan terakhir, serta aksi brutal pasukan keamanan.
Pada Senin (8/3) malam, sebelum junta mengumumkan akan melarang beberapa perusahaan media, tentara dan polisi menggerebek markas Myanmar Now, sebuah outlet berita yang meneliti Tatmadaw atau militer. Pihak keamanan menyita komputer, bagian dari server data ruang berita dan peralatan lainnya.
Kantor-kantor tersebut dievakuasi sebagai tindakan pencegahan pada 28 Januari karena pembicaraan tentang kemungkinan kudeta semakin intensif dan kosong pada saat itu, kata seorang perwakilan.
Hampir 1.800 orang telah ditahan selama tindakan keras militer, termasuk puluhan jurnalis. Dalam satu video yang dibagikan minggu lalu, Kaung Myat Hlaing, seorang jurnalis yang bekerja untuk DVB di kota selatan Myeik, merekam dari balkonnya ketika pasukan keamanan mengepung apartemennya, berteriak agar dia turun.
Suara seperti tembakan dapat terdengar dari video tersebut. Dia berteriak, meminta tetangganya untuk membantunya. DVB kemudian mengkonfirmasi bahwa dia telah ditahan.
Enam jurnalis, termasuk jurnalis foto Associated Press Thein Zaw, didakwa melanggar undang-undang ketertiban umum karena meliput kudeta. Mereka bisa dipenjara hingga tiga tahun.
DVB mengatakan tidak terkejut dengan pembatalan lisensinya, menambahkan bahwa mereka akan terus mengudara di TV satelit dan online.
“Kami mengkhawatirkan keselamatan reporter dan staf kami, tetapi dalam pemberontakan saat ini, seluruh negara telah menjadi jurnalis warga dan tidak ada cara bagi otoritas militer untuk menutup arus informasi,” kata direktur eksekutif Aye Chan Naing. (Aiw/The Guardian/OL-09)
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya membutuhkan media massa untuk mengoptimalkan penginformasian kepada publik.
Broadcast: Jangkau audiens masif! Pelajari definisi, strategi, dan cara efektif sebarkan informasi secara luas. Raih perhatian maksimal!
Di tengah arus informasi yang begitu deras, generasi muda harus memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi dengan cerdas.
Media memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan agensi PR.
Media lokal Catalunya Radio menyatakan Marc Andre ter Stegen bercerai karena Daniela Jehle main gila alias selingkuh. Daniela diisukan berselingkuh dengan pelatih fisik pribadinya.
Nama sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028 tersebut akan diajukan ke Sekretariat Negara untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved