Sebut Navalny Diracuni, AS Jatuhkan Sanksi kepada Pejabat Rusia

AMERIKA SERIKAT pada Selasa (2/3) menjatuhkan sanksi kepada pejabat senior Rusia ketika intelijen AS menyimpulkan bahwa Moskow mengatur untuk meracuni kritikus Kremlin Alexei Navalny.

Dalam tindakan besar pertamanya terhadap Rusia sejak menjabat, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya membekukan semua aset AS dan mengkriminalisasi transaksi dengan tujuh senior Rusia, termasuk Direktur Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).

Seorang pejabat AS mengatakan kepada wartawan bahwa intelijen AS menilai dengan keyakinan tinggi bahwa pejabat FSB meracuni Navalny dengan racun saraf Novichok pada 20 Agustus 2020. Navalny diterbangkan ke Jerman untuk perawatan. Dia kembali ke Rusia pada Januari dan langsung ditangkap dan dikirim ke penjara koloni.

"Pemerintah AS telah menjalankan kewenangannya untuk mengirimkan sinyal yang jelas bahwa penggunaan senjata kimia Rusia dan pelanggaran hak asasi manusia memiliki konsekuensi yang parah," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

"Kami mengulangi seruan kami kepada pemerintah Rusia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Navalny," katanya.

Pengumuman itu datang satu hari setelah negara-negara anggota UE menyetujui putaran baru sanksi atas perlakuan terhadap Navalny. Blok tersebut pada Oktober menargetkan kepala FSB, Alexander Bortnikov. Pejabat yang baru menjadi sasaran pada Selasa oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa termasuk Administrator Penjara Rusia Alexander Kalashnikov.

baca juga: Putin Sebut Aksi Protes Pro-Navalny Ilegal dan Berbahaya

Departemen Perdagangan AS mengatakan juga memasukkan 14 perusahaan atau entitas ke dalam daftar hitam untuk kontrol ekspor karena takut mereka dapat membantu Rusia mengembangkan senjata kimia.

Kremlin telah membantah bertanggung jawab atas kesehatan Navalny yang buruk dan pada Selasa menanyakan kekuatan Barat apa yang akan mereka capai melalui sanksi. 

"Jawabannya akan jelas, kebijakan seperti itu tidak mencapai tujuannya," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov. (AFP/OL-3)