Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENYIKAPI perkembangan politik di Myanmar, DPR RI menyatakan bahwa Indonesia selalu konsisten dalam menerapkan asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Parlemen pun berharap situasi politik di Myanmar dapat segera pulih.
“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar. Sebagai negara sahabat dan juga keluarga besar ASEAN, kita harapkan situasi politik dalam negeri Myanmar dapat kembali pulih,” ujar Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin dalam keterangan resmi, Senin (1/3).
Baca juga: Warga Myanmar Demo di KBRI, Kemlu Bantah Dukung Pemilu Baru
Azis menegaskan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan. Dia pun meminta semua pihak dapat menahan diri. Serta, mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi.
“Pemerintah terus mengupayakan segala langkah, agar proses demokrasi di Myanmar dapat kembali ke arah sebagaimana mestinya. Tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan Indo-Pasifik,” imbuh Azis.
Politikus Golkar itu menilai Myanmar sebagai keluarga besar ASEAN yang secara geografis sangat strategis. Segala upaya Kementerian Luar Negeri dalam konteks Myanmar, justru karena rasa persaudaraan yang kuat antara Indonesia dan Myanmar.
Baca juga: Aung San Suu Kyi Hadapi Dakwaan Baru, Aksi Protes Berlanjut
“Ini penting untuk dipahami, agar tidak muncul asas praduga yang salah. Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan semangat Piagam ASEAN,” pungkasnya.
Menurutnya, rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional, merupakan hal relevan dalam menyelesaikan persoalan. Ini juga berlaku untuk hubungan antarbangsa, serta hubungan aktor negara dengan masyarakat.(OL-11)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved