Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENYIKAPI perkembangan politik di Myanmar, DPR RI menyatakan bahwa Indonesia selalu konsisten dalam menerapkan asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Parlemen pun berharap situasi politik di Myanmar dapat segera pulih.
“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar. Sebagai negara sahabat dan juga keluarga besar ASEAN, kita harapkan situasi politik dalam negeri Myanmar dapat kembali pulih,” ujar Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin dalam keterangan resmi, Senin (1/3).
Baca juga: Warga Myanmar Demo di KBRI, Kemlu Bantah Dukung Pemilu Baru
Azis menegaskan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan. Dia pun meminta semua pihak dapat menahan diri. Serta, mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi.
“Pemerintah terus mengupayakan segala langkah, agar proses demokrasi di Myanmar dapat kembali ke arah sebagaimana mestinya. Tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan Indo-Pasifik,” imbuh Azis.
Politikus Golkar itu menilai Myanmar sebagai keluarga besar ASEAN yang secara geografis sangat strategis. Segala upaya Kementerian Luar Negeri dalam konteks Myanmar, justru karena rasa persaudaraan yang kuat antara Indonesia dan Myanmar.
Baca juga: Aung San Suu Kyi Hadapi Dakwaan Baru, Aksi Protes Berlanjut
“Ini penting untuk dipahami, agar tidak muncul asas praduga yang salah. Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan semangat Piagam ASEAN,” pungkasnya.
Menurutnya, rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional, merupakan hal relevan dalam menyelesaikan persoalan. Ini juga berlaku untuk hubungan antarbangsa, serta hubungan aktor negara dengan masyarakat.(OL-11)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved