Biden Batalkan Langkah Trump soal Larangan Imigrasi

PRESIDEN Amerika Serikat, Joe Biden, secara resmi membatalkan serangkaian tindakan eksekutif yang diambil oleh mantan Presiden AS Donald Trump, termasuk pernyataan yang memblokir banyak pelamar green card (kartu hijau) untuk memasuki Amerika Serikat.

Tahun lalu, Trump mengeluarkan larangan tersebut, dengan mengatakan itu diperlukan untuk melindungi pekerja AS di tengah pengangguran yang tinggi akibat pandemi virus korona.

Baca juga: AS Telah Berikan 66,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Biden, pada Rabu, menolak alasan itu dalam pengumuman yang membatalkan larangan visa tersebut. Presiden mengatakan langkah tersebut telah menghalangi keluarga untuk bersatu kembali di Amerika Serikat dan merugikan bisnis AS.

Tindakan lain yang dibatalkan oleh Biden, termasuk salah satu yang berusaha untuk memotong dana dari beberapa kota yang dianggap Trump yurisdiksi tanpa hukum dan anarkis, dan mandat lainnya bahwa bangunan federal harus dirancang dengan estetika klasik.

Pembatalan tindakan tersebut terjadi saat presiden baru berusaha untuk terus maju dengan agendanya sendiri dan membatalkan aspek-aspek utama dari warisan pendahulunya. Sejak menjabat bulan lalu, Biden telah mencabut puluhan perintah Trump dan mengeluarkan puluhan lagi perintahnya sendiri.

Pendukung imigran telah mendesaknya dalam beberapa pekan terakhir agar dia mencabut larangan visa, yang akan berakhir pada 31 Maret.

Curtis Morrison, seorang pengacara imigrasi yang berbasis di California yang mewakili orang-orang yang terkena larangan tersebut, mengatakan Biden sekarang harus menangani tumpukan permohonan yang telah ditahan selama berbulan-bulan ketika pandemi menutup sebagian besar pemrosesan visa oleh departemen luar negeri. Menurutnya, prosesnya berpotensi memakan waktu bertahun-tahun.

"Ini adalah tumpukan (permohonan) yang dibuat Trump," kata Morrison. "Dia merusak sistem imigrasi," ucapnya.

Daftar pencabutan terbaru menargetkan sejumlah besar masalah, termasuk beberapa yang ditandatangani Trump pada bulan-bulan terakhir masa jabatannya.

Trump mengeluarkan memorandum pada September yang berusaha untuk mengidentifikasi pemerintah kota yang mengizinkan anarki, kekerasan, dan kehancuran di kota-kota Amerika.

Memorandum itu menyusul aksi protes atas pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis. Departemen Kehakiman mengidentifikasi New York City, Portland, Oregon, dan Seattle sebagai tiga kota yang bisa saja mendapat pemotongan dana federal.

Kota-kota itu kemudian mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan tersebut dan melawan upaya administrasi Trump untuk menahan dana federal. Pete Holmes, pengacara kota Seattle, menyambut baik langkah yang dilakukan Biden. (The Guardian/OL-6)