Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
IRAN, Selasa (23/2), mengatakan pihaknya telah mulai membatasi beberapa inspeksi lokasi oleh tim pengawas nuklir PBB. Itu dilakukan sebagai tanggapan atas penolakan AS sejauh ini untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Langkah tersebut mendorong Inggris, Prancis dan Jerman, tiga negara Eropa yang terlibat dalam kesepakatan nuklir 2015, untuk mengatakan bahwa mereka sangat menyesali keputusan tersebut, dan bahwa mereka bersatu dalam menggarisbawahi sifat berbahaya dari keputusan tersebut.
Pada Selasa (23/2), Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi mengatakan dalam sebuah seminar bahwa kesepakatan selama tiga bulan yang disepakati dalam pembicaraan pada Minggu (21/2) di Teheran jauh dari situasi yang ideal.
Namun, tambahnya, itu memungkinkan pihaknya untuk terus memantau dan mencatat semua aktivitas utama.
"Ini akan memfasilitasi....waktu untuk diplomasi yang sangat diperlukan yang akan dikerahkan dalam beberapa hari mendatang," katanya, yang mengacu pada pembicaraan antara Teheran dan negara-negara besar yang bertujuan memulihkan kesepakatan 2015 yang dikenal sebagai JCPOA.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan kepada kantor berita resmi IRNA bahwa perubahan yang terjadi pada Selasa (23/2) tidak akan berdampak langsung yang besar pada pekerjaan pengawas IAEA.
"Inti dari kesepakatan ini adalah bahwa data yang direkam mengenai program nuklir kami akan disimpan dan tidak diserahkan kepada IAEA," kata diplomat tinggi Iran tersebut. Data tersebut tidak pernah dipasok ke IAEA secara real time, katanya, tetapi diserahkan secara harian atau mingguan.
Jika pembicaraan tentang kembalinya AS ke kesepakatan nuklir berlarut-larut, itu akan berubah.
Organisasi Energi Atom Iran telah mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang baru, jika masih tidak ada pencabutan sanksi AS setelah tiga bulan, rekaman data mengenai program nuklir tersebut akan mulai dihapus.
Presiden AS Joe Biden telah mengisyaratkan kesiapan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir, tetapi menegaskan Iran pertama-tama kembali ke semua komitmen nuklirnya. (AFP/Nur/OL-09)
MENTERI Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menyebutkan bahwa pemimpin ototritas Israel Benjamin Netanyahu berbohong soal program nuklir damai Iran selama lebih dari 30 tahun.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
OTORITAS Iran pada Senin (30/6) menyatakan bahwa korban tewas akibat serangan Israel selama konflik 12 hari mencapai 935 orang.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
AMERIKA Serikat telah menyetujui penjualan sistem panduan senilai US$510 juta (sekitar Rp8,24 triliun) untuk bunker Israel dan bom regular.
Pemred media Iran Kayhan menuduh Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi bekerja untuk badan intelijen Israel, Mossad, dan menyerukan eksekusi terhadapnya.
Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai subholding dari PT Pertamina menyatakan keinginan untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.
Houthi mengumumkan telah meluncurkan rudal balistik Zulfiqar yang menargetkan sebuah lokasi "sensitif" di Israel selatan. Serangan itu diklaim telah berhasil mengenai sasarannya.
PAKAR Hubungan Internasional UGM, Muhadi Sugiono, berpendapat sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas dan tegas atas perang Iran-Israel.
Pemerintah Israel secara resmi mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata bilateral dengan Iran pada Selasa (24/6).
Berlin tengah memantau perkembangan di Selat Hormuz secara seksama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved