Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joe Biden mengatakan bahwa dia tidak berpikir pendahulunya, Donald Trump, harus memiliki akses ke pengarahan intelijen karena perilakunya yang tidak menentu.
"Saya kira tidak," kata Biden dalam wawancara Jumat (5/2) malam ketika ditanya penyiar CBS Evening News Norah O'Donnell terkait Trump harus mendapatkan pengarahan atau tidak.
"Karena perilakunya yang tidak menentu yang tidak terkait dengan pemberontakan," ujarnya, merujuk pada penyerbuan Capitol AS pada 6 Januari oleh pendukung Trump. Mantan presiden AS biasanya menerima beberapa pengarahan intelijen bahkan setelah mereka meninggalkan jabatan.
Trump sering merendahkan komunitas intelijen dan tidak dikenal karena melakukan pengarahan panjang selama masa jabatannya di Gedung Putih. Partai Republik menghadapi persidangan pemakzulan keduanya minggu depan, kali ini dituduh memicu pemberontakan di Capitol dengan meminta orang-orang untuk melawan hasil pemilu.
Ditanya apa kekhawatiran terbesarnya jika Trump menerima informasi rahasia, Biden menolak. "Saya lebih suka tidak berspekulasi. Saya hanya berpikir bahwa dia tidak perlu memiliki pengarahan intelijen. Nilai apa yang memberinya briefing intelijen? Apa dampak yang dia miliki, selain fakta bahwa dia mungkin terpeleset dan mengatakan sesuatu?" tuturnya.
Wawancara tersebut dilakukan saat Kongres menyetujui anggaran yang akan membuka jalan bagi Biden untuk meloloskan bantuan covid-19 sebesar US$1,9 triliun. Tapi dia mengakui dalam wawancara CBS bahwa dia tidak mengharapkan proposalnya untuk menaikkan upah minimum menjadi US$15 per jam untuk dimasukkan.
"Dugaan saya tidak akan ada di dalamnya. Tapi saya pikir kami harus memiliki upah minimum, berdiri sendiri, US$15 per jam," ujarnya.
Meningkatkan upah minimum dapat melanggar aturan Senat tentang rekonsiliasi, alat yang akan digunakan Partai Demokrat untuk mengesahkan RUU bantuan virus korona Biden tanpa dukungan Partai Republik di Senat yang terpecah.
Biden mengatakan dia akan siap untuk menegosiasikan kenaikan upah secara terpisah dan kenaikan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.
"Tidak ada yang harus bekerja 40 jam seminggu dan hidup di bawah upah kemiskinan. Jika menghasilkan kurang dari US$15 per jam, anda hidup di bawah upah kemiskinan,” kata Biden. Upah minimum federal saat ini sebesar US$7,25 per jam. (The Guardian/OL-14)
Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol mengatakan negaranya tidak mungkin sepakat mengakhiri perang dengan Thailand tanpa kontribusi Donald Trump,
Jerman telah menjadi pemasok bantuan persenjataan terbesar kedua bagi Ukraina setelah Amerika Serikat.
Kebijakan Donald Trump ini akan berlaku mulai 7 Agustus dan bertujuan mengubah sistem perdagangan internasional demi kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
SEORANG mantan pasukan elite Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa militer Israel bersiap menembak anak-anak Palestina tak bersenjata di Jalur Gaza.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo (M) 8,8 mengguncang Semenanjung Kamchatka, Rusia, dengan kedalaman 19 kilometer.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Otoritas federal AS resmi membuka penyelidikan terhadap mantan jaksa khusus Jack Smith, terkait dugaan pelanggaran etika pemilu.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump kembali mengecam keras tindakan militer Rusia di Ukraina.
KETEGANGAN antara Amerika Serikat dan Rusia kembali meningkat dipicu oleh saling serang antara Presiden AS Donald Trump dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, di media sosial.
Pengumuman reposisi kapal selam nuklir AS muncul di tengah meningkatnya serangan Rusia terhadap Ukraina, bahkan ketika Trump mengancam akan memberikan sanksi yang lebih keras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved