PBB Minta Ada Aturan Global untuk Perusahaan Media Sosial

PIMPINAN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta adanya regulasi global untuk mengatur perusahaan media sosial besar seperti Twitter dan Facebook. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dia yakin seharusnya bukan perusahaan yang memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah akun seseorang harus ditutup, seperti akun Twitter mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini.

Sebaliknya, dia menuturkan, sebuah mekanisme harus dibuat, di mana ada kerangka regulasi dengan aturan yang memungkinkan hal itu dilakukan sesuai dengan hukum. "Saya tidak berpikir bahwa kita dapat hidup di dunia di mana terlalu banyak kekuasaan diberikan kepada sejumlah kecil perusahaan," kata Guterres pada konferensi pers Kamis (28/1).

Awal bulan ini, Twitter menutup akun Trump, memutuskan jalur komunikasi instan ke 89 juta pengikutnya yang merupakan ciri khas kepresidenannya. Facebook dan Instagram pun menangguhkan Trump.

Twitter mengatakan, cuitan Trump dapat memicu kekerasan setelah pemberontakan 6 Januari di Capitol AS oleh para pendukungnya. Konservatif menuduh perusahaan melakukan sensor dan melanggar hak Amandemen Pertama untuk kebebasan berbicara.

Guterres mengatakan, dia sangat khawatir dengan kekuatan perusahaan media sosial. “Volume informasi yang dikumpulkan tentang kita masing-masing, kurangnya kontrol yang kita miliki tentang data yang terkait dengan diri kita sendiri, fakta bahwa data dapat digunakan tidak hanya untuk tujuan komersial untuk dijual kepada perusahaan periklanan, tetapi juga untuk mengubah perilaku kita, dan risikonya akan digunakan juga dari sudut pandang politik untuk mengontrol warga negara di negara-negara,” jelasnya.

Guterres mengatakan, diperlukan diskusi serius terkait hal ini dan itu adalah salah satu tujuan dari Roadmap for Digital Cooperation yang diluncurkan Juni lalu. Tujuan peta jalan adalah untuk mempromosikan dunia digital yang lebih aman dan lebih adil.

Peta jalan tersebut menyerukan tindakan di delapan bidang termasuk mencapai konektivitas universal ke Internet pada tahun 2030, mempromosikan kepercayaan dan keamanan di lingkungan digital dan membangun arsitektur yang lebih efektif untuk kerja sama digital. "Masalah teknologi digital seringkali terlalu rendah dalam agenda politik," ujarnya.

Di antara ketentuan peta jalan adalah seruan untuk memperkuat Forum Tata Kelola Internet, yang mempertemukan orang-orang dari berbagai kelompok di sektor publik dan swasta untuk membahas masalah kebijakan publik terkait dengan Internet, agar lebih responsif dan relevan dengan masalah dunia digital saat ini. (CNA/H-1)