Ribuan Petani India Lancarkan Aksi Mogok

PETANI India yang telah memblokade New Delhi melancarkan aksi mogok selama satu hari di seluruh negeri pada Selasa (8/12), untuk mendesak pemerintah agar mencabut undang-undang reformasi yang membuka perdagangan hasil pertanian.

Puluhan ribu petani telah berkemah di pinggiran ibu kota sejak 27 November 2020 untuk memprotes undang-undang tersebut. Aksi ini  menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah nasionalis Hindu sejak memenangi pemilihan besar kedua pada 2019.

Para petani telah berjanji untuk memblokade jalan utama dan jalur kereta api di seluruh negeri selama beberapa jam dan didukung pekerja kereta api, sopir truk, guru, dan serikat pekerja lainnya. Pihak berwenang menempatkan ribuan polisi tambahan di jalan-jalan di Delhi dan meningkatkan keamanan di seluruh negeri guna mencegah timbulnya masalah.

Lima putaran diskusi gagal mempersempit perbedaan antara para petani dan menteri.

Tuntut UU dicabut

Petani yang jumlahnya terus meningkat dan pendukung mereka yang berkemah di luar ibu kota mengatakan mereka tidak akan pulang sampai undang-undang dicabut. 

Undang-undang tersebut diprotes karena memungkinkan petani untuk menjual produk mereka di pasar terbuka, termasuk ke jaringan supermarket, alih-alih dipaksa untuk menjual melalui organisasi yang dikelola negara yang menjamin harga minimum.

Para petani menilai, industri tersebut berpotensi dikuasai perusahaan besar yang akan memaksa harga turun. Pemerintah berkeras perubahan diperlukan untuk memberi sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung ekonomi India, masa depan jangka panjang.

Protes telah menyebabkan kenaikan harga buah dan sayuran di Delhi karena pasokan terbatas. Pemimpin protes Rakesh Tikait mengatakan warga tidak boleh bepergian selama aksi mogok dan semua toko harus tutup.

“Kami menginginkan penarikan kembali undang-undang pertanian yang baru,” kata pemimpin protes lainnya, Balbir Singh Rajewal.

Partai oposisi utama kongres dan sekitar 15 kelompok politik lainnya mendukung protes tersebut, tetapi pemerintah menuduh mereka oportunisme, menolak tindakan yang mereka serukan ketika berkuasa.

Pemerintah di negara bagian selatan Karnataka menangguhkan pelajaran sekolah daring pada hari itu untuk menunjukkan dukungan. Atlet papan atas termasuk pegulat Kartar Singh, yang memenangi medali emas di Asian Games 1978 dan 1986, mengatakan akan  mengembalikan penghargaan nasional sebagai protes atas undang-undang tersebut.

Singh bersama pemain hoki Gurmail Singh, peraih medali emas di Olimpiade Moskow 1980, dan mantan kapten hoki perempuan Rajbir Kaur, mencoba berbaris di istana presiden pada Senin untuk menyerahkan kembali penghargaan, tetapi dihentikan polisi.

Putaran baru pembicaraan tentang hukum yang disengketakan akan diadakan pada Rabu. (CNA/I-1)