Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GEDUNG Putih akhirnya mengizinkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk menerima laporan intelijen harian. Hal itu diungkapkan seorang pejabat AS, Selasa (24/11).
Keputusan ini menandakan Biden akan mendapatkan akses laporan intelijen terbaru mengenai ancaman keamanan nasional utama di seluruh
dunia.
Biden lantas berbicara di hadapan wartawan di Wilmington, Delaware bahwa dirinya belum mendapatkan laporan intelijen namun telah ditawarkan.
Baca juga: Pennsylvania Sahkan Kemenangan Biden-Harris
Pada Senin (23/11), Administrasi Layanan Umum AS (GSA), badan federal yang harus menangani transisi presiden, mengatakan kepada Biden bahwa dirinya secara resmi dapat memulai proses peralihan kekuasaan.
Pejabat GSA Emily Murphy, melalui sebuah surat, menyebutkan bahwa Biden akan mendapatkan akses untuk sumber daya yang sebelumnya tidak diberikan karena adanya gugatan yang berupaya membatalkan kemenangannya dalam Pilpres AS.
Pejabat di Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) mengatakan, "Berdasarkan pada arahan UU Transisi Presiden, ODNI akan memberikan dukungan yang diminta kepada tim transisi."
"Sore ini, Gedung Putih mengizinkan ODNI menyampaikan PDB (laporan harian presiden) sebagai bagian dari dukungan untuk transisi," lanjut pejabat itu. (Ant/OL-1)
WASHINGTON pada Selasa (6/1) memperingati lima tahun penyerbuan massa ke Gedung Capitol AS.
Instalasi Presidential Walk of Fame di Gedung Putih menuai sorotan. Trump pasang plakat bernada tajam, sebut Joe Biden presiden terburuk AS.
AMERIKA Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei, kemarin.
Departemen Luar Negeri AS kembali mewajibkan penggunaan Times New Roman ukuran 14 poin, membatalkan aturan penggunaan Calibri era Biden.
Pemerintahan Donald Trump memulai proses wawancara ulang terhadap pengungsi yang masuk ke AS di era Biden.
SEJUMLAH perusahaan besar AS, termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved