Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
OTIRITAS Myanmar akan merilis hasil pemilihan awal pada hari Senin (9/11) dengan jumlah pemilih cukup antusias meskipun di tengah pandemi covid-19. Mereka memberikan suara dalam pemilihan nasional, dan diperkirakan partai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi kembai berkuasa
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilihan terakhir pada tahun 2015 dengan telak. Kemenangan tersebut mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan yang didiktekan militer di negara itu. Dalam penghitungan suara di halaman Facebook resminya, NLD mengatakan telah memenangkan 15 dari 315 kursi yang diperebutkan di majelis rendah beranggotakan 425 orang.
"Kami yakin kami akan menang, sejauh kami dapat membentuk pemerintahan," kata juru bicara NLD Myo Nyun.
Pemilihan berlangsung damai dan lancar, tambahnya. Perwakilan juga dipilih untuk majelis tinggi dengan 161 kursi untuk diperebutkan di kamar 217 kursi.
Di tengah ancaman lonjakan virus korona, otoritas mewajibkan warganya untuk mengenakan masker di tempat pemungutan suara. Banyak pemilih juga mengenakan pelindung wajah dan sarung tangan plastik. Suhu tubuh diukur dan gel pembersih tangan dibagikan dengan gratis oleh petugas, aturan jarak sosial pun dipatuhi dengan ketat. Kampanye tradisional menjelang pemilu sangat dibatasi oleh jarak sosial dan karantina di beberapa daerah.
"Kehadiran pemilih di sini lebih dari yang kami harapkan," kata Zaw Win Tun, administrator lingkungan dan pejabat di TPS Pho Myae Yangon.
"Saya pikir orang-orang bersemangat untuk memilih, karena mereka ingin melarikan diri dari perjuangan politik. Mereka menginginkan demokrasi yang sebenarnya."
baca juga: Menantu Erdogan Mundur Sebagai Menteri Keuangan Turki
Dia tidak merinci lebih lanjut, tetapi tampaknya merujuk pada perebutan kekuasaan antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer. Kemampuan pemerintahan Suu Kyi untuk menjalankan negara telah dilumpuhkan oleh klausul dalam konstitusi yang dirancang militer tahun 2008 yang memberi militer 25% kursi di Parlemen, yang memungkinkannya memblokir reformasi konstitusi.
Di TPS lain, Eaint Yadanar Oo yang berusia 19 tahun mengatakan dia senang karena ini adalah pemungutan suara pertamanya.
"Saya datang ke sini untuk memberikan suara guna menjalankan tugas sipil saya," katanya. (OL-3)
PEMERINTAH Tiongkok mengeksekusi 11 terpidana, termasuk anggota keluarga Ming, yang terlibat jaringan penipuan telekomunikasi lintas negara serta pembunuhan berencana di Myanmar.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved