Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
OTIRITAS Myanmar akan merilis hasil pemilihan awal pada hari Senin (9/11) dengan jumlah pemilih cukup antusias meskipun di tengah pandemi covid-19. Mereka memberikan suara dalam pemilihan nasional, dan diperkirakan partai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi kembai berkuasa
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilihan terakhir pada tahun 2015 dengan telak. Kemenangan tersebut mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan yang didiktekan militer di negara itu. Dalam penghitungan suara di halaman Facebook resminya, NLD mengatakan telah memenangkan 15 dari 315 kursi yang diperebutkan di majelis rendah beranggotakan 425 orang.
"Kami yakin kami akan menang, sejauh kami dapat membentuk pemerintahan," kata juru bicara NLD Myo Nyun.
Pemilihan berlangsung damai dan lancar, tambahnya. Perwakilan juga dipilih untuk majelis tinggi dengan 161 kursi untuk diperebutkan di kamar 217 kursi.
Di tengah ancaman lonjakan virus korona, otoritas mewajibkan warganya untuk mengenakan masker di tempat pemungutan suara. Banyak pemilih juga mengenakan pelindung wajah dan sarung tangan plastik. Suhu tubuh diukur dan gel pembersih tangan dibagikan dengan gratis oleh petugas, aturan jarak sosial pun dipatuhi dengan ketat. Kampanye tradisional menjelang pemilu sangat dibatasi oleh jarak sosial dan karantina di beberapa daerah.
"Kehadiran pemilih di sini lebih dari yang kami harapkan," kata Zaw Win Tun, administrator lingkungan dan pejabat di TPS Pho Myae Yangon.
"Saya pikir orang-orang bersemangat untuk memilih, karena mereka ingin melarikan diri dari perjuangan politik. Mereka menginginkan demokrasi yang sebenarnya."
baca juga: Menantu Erdogan Mundur Sebagai Menteri Keuangan Turki
Dia tidak merinci lebih lanjut, tetapi tampaknya merujuk pada perebutan kekuasaan antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer. Kemampuan pemerintahan Suu Kyi untuk menjalankan negara telah dilumpuhkan oleh klausul dalam konstitusi yang dirancang militer tahun 2008 yang memberi militer 25% kursi di Parlemen, yang memungkinkannya memblokir reformasi konstitusi.
Di TPS lain, Eaint Yadanar Oo yang berusia 19 tahun mengatakan dia senang karena ini adalah pemungutan suara pertamanya.
"Saya datang ke sini untuk memberikan suara guna menjalankan tugas sipil saya," katanya. (OL-3)
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved