Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA hari pertama masa kepresidenannya, presiden terpilih Joe Biden bermaksud untuk mencabut larangan perjalanan pada pelancong dari 13 negara yang sebagian besar negara mayoritas Muslim atau Afrika.
Dia berjanji akan mengakihit kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump pada 2017 melalui perintah eksekutif yang melarang wisatawan dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat.
Pemerintahan Trump menyusun ulang perintah tersebut beberapa kali di tengah gugatan hukum dan Mahkamah Agung mendukung versi itu pada tahun 2018. Negara-negara yang dikenakan pembatasan masuk telah berubah selama bertahun-tahun.
Larangan itu dapat dengan mudah dibatalkan karena dikeluarkan atas perintah eksekutif dan proklamasi presiden, menurut para ahli kebijakan. Tetapi tuntutan hukum dari kaum konservatif dapat menunda proses tersebut.
Pada bulan Oktober, Biden juga berjanji untuk mendorong politisi membuat undang-undang untuk memerangi meningkatnya jumlah kejahatan rasial di AS.
“Sebagai presiden, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk merobek racun kebencian dari masyarakat kita untuk menghormati kontribusi Anda dan mencari ide-ide Anda. Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika dengan Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan," katanya. “Pada hari pertama, saya akan mengakhiri larangan Muslim inkonstitusional Trump.”
Trump memberlakukan pembatasan perjalanan - yang sering disebut oleh para kritikus sebagai "larangan Muslim" - melalui serangkaian perintah eksekutif yang memilih Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman. Hal itu memicu kritik bahwa tindakan tersebut merupakan diskriminasi agama yang melanggar hukum.
Baca juga : Palestina Lega Trump Lengser
Trump kemudian memperluas larangan untuk memasukkan Venezuela dan Korea Utara dan kemudian menambahkan Nigeria, Sudan, Myanmar, dan tiga negara lain ke dalam daftar.
“Komunitas Muslim adalah yang pertama merasakan serangan Donald Trump terhadap komunitas kulit hitam dan coklat di negara ini, dengan larangan Muslim yang keji. Pertarungan itu adalah rentetan pembukaan dalam apa yang telah hampir empat tahun mengalami tekanan dan penghinaan terus-menerus," kata Biden.
Hari Pertama di Kantor
Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi dan hak sipil Muslim terbesar di AS, mengucapkan selamat kepada Biden atas kemenangannya pada hari Sabtu. Mereka yakin mantan wakil presiden itu memegang janji pemilihannya.
“Presiden terpilih Biden telah berjanji untuk mengakhiri Pelarangan Muslim pada hari pertamanya menjabat, termasuk Muslim di setiap tingkat pemerintahannya dan mengatasi masalah diskriminasi rasial dan agama,” kata Nihad Awad, direktur eksekutif nasional CAIR.
“Kami berencana untuk bergabung dengan para pemimpin dan organisasi Muslim Amerika lainnya untuk memastikan bahwa pemerintahan Biden memenuhi janji-janji ini. Kami juga berencana untuk terus meminta pertanggungjawaban pemerintah kami jika terjadi kesalahan."
Selama kampanye pemilihan, Trump menuduh Biden ingin mengakhiri semua larangan perjalanan, termasuk dari wilayah jihadis. Dia menyiratkan penantangnya akan mengizinkan orang yang akan masuk dan meledakkan kota atau melakukan serangan teror.(AlJazeera/OL-2)
Di kota-kota besar, tren warna cenderung mengalami penurunan saturasi agar terlihat lebih kalem.
Hukum mengucapkan Selamat Natal dari Muslim menurut Islam. Simak dalil Al-Qur’an dan perbedaan pendapat ulama secara lengkap.
Cari tahu agama Dedi Mulyadi yang sebenarnya, lengkap dengan latar belakang, klarifikasi resmi, dan alasan publik sering salah paham tentang keyakinannya.
SEBANYAK 45 warga Muslim India meninggal dan satu orang dilaporkan selamat setelah bus umrah terbakar di Madinah, Arab Saudi
Zohran Kwame Mamdani, anggota parlemen berusia 34 tahun, resmi terpilih sebagai Wali Kota New York City. Ia menjadi Muslim dan imigran pertama yang memimpin kota tersebut.
DEWAN Amerika-Islam mengecam pemberian Penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Kenapa ya?
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved