Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
SEBUAH studi yang dilakukan University of Cambridge menemukan kaum muda kini kurang puas dengan demokrasi dan lebih kecewa dibandingkan masa-masa lain pada abad yang lalu, terutama di Eropa, Amerika Utara, Afrika, dan Australia.
Milenial, atau mereka yang lahir antara 1981 dan 1996, lebih kecewa daripada Generasi X, mereka yang lahir antara 1965 dan 1981, atau Generasi Baby Boom yang lahir antara 1944 dan 1964 dan Generasi Antarperang kelahiran antara 1918-1943.
"Di seluruh dunia, generasi yang lebih muda tidak hanya lebih tidak puas dengan kinerja demokratis daripada yang tua, tetapi juga lebih tidak puas dibandingkan generasi sebelumnya pada tahap kehidupan yang serupa," ungkap studi Cambridge itu.
Baca juga: Pekan Industri Budaya dan Kreatif Indonesia-Taiwan Digelar Daring
Gambarannya buruk di Amerika Serikat (AS), Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, Prancis, Australia, dan Inggris Raya. Tetapi, kepuasan telah meningkat di Jerman, Korea Selatan (Korsel), dan banyak negara pasca-Komunis di Eropa Tengah dan Timur.
Alasan utama di balik kekecewaan terhadap demokrasi di kalangan anak muda adalah ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan.
Laporan itu mengutip angka-angka yang menunjukkan kaum milenial membentuk sekitar seperempat dari populasi AS tetapi hanya memiliki 3% dari kekayaan. Generasi Baby Boom memegang 21% kekayaan pada usia yang sama.
Studi tersebut menyarankan tantangan populis untuk mengarusutamakan politik "kemapanan" sebenarnya dapat membantu meningkatkan keterlibatan demokratis dengan mengejutkan partai dan pemimpin moderat untuk membalikkan kerusakan.
Pusat Cambridge untuk Masa Depan Demokrasi menyelidiki data lebih dari 4,8 juta responden yang dikumpulkan di 160 negara antara 1973 dan 2020. (CNA/OL-1)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved