Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
TUJUH puluh lima tahun yang lalu, PBB dibentuk dengan tujuan utama menghindari terjadinya kembali perang dunia, menciptakan perdamaian antarnegara di dunia.
Namun, pada kenyataannya, sampai saat ini, cita-cita tersebut belum juga tercapai.
Kestabilan ekonomi dan geopolitik masih jauh dari harapan. Masih banyak masyarakat di dunia yang kelaparan, berada di lembah kemiskinan, belum mencapai kesejahteraan.
Baca juga: Jokowi Sampaikan 3 Usulan Terkait Kondisi Dunia di Sidang PBB
Konflik antarnegara pun masih terus terjadi.
Prinsip-prinsip piagam PBB dan perjanjian-perjanjian internasional hanya sekedar hitam di atas putih.
Banyak negara tidak mengindahkan hal tersebut dan mengusik kedaulatan serta integritas wilayah negara lain.
Hal itu disampaikan Joko Widodo dalam Sidang Majelis Umum PBB yang dihelat secara virtual, Selasa (22/9) malam waktu Amerika Serikat atau Rabu (23/9) pagi WIB.
Bahkan, di tengah pandemi, yang semestinya menjadi momentum untuk bersatu padu, pada kenyataannya, negara-negara di dunia tetap terpecah. Rivalitas malah semakin menajam.
"Padahal seharusnya kita bersatu, menggunakan pendekatan win-win solution dalam hubungan antarnegara yang saling menguntungkan," ujar Jokowi.
Jika perpecahan terus terjadi, ia khawatir situasi dunia akan semakin memburuk. Perdamaian yang kini sedang ditata sedemikian rupa bisa saja goyah bahkan sirna.
"Akhirnya, dunia yang damai, stabil dan sejahtera akan semakin sulit diwujudkan," tuturnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta PBB untuk semantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi.
PBB harus bisa memastikan multilateralisme bisa berjalan dengan baik, terutama ketika terjadi krisis seperti saat ini.
"PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperkuat PBB agar tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman," tegas Jokowi.
Selain itu, presiden juga meminta adanya penguatan kepemimpinan global secara kolektif.
Ia menyadari setiap negara pasti selalu berupaya memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
"Namun, hal tersebut jangan sampai membuat kita lupa bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan dunia," jelasnya.
Oleh sebab itu, di tengah pandemi, semua negara harus bisa memperkuat kerja sama baik dari sisi kesehatan, sosial maupun ekonomi.
"Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara bisa mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," tegas Jokowi. (OL-1)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved