Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
TUJUH puluh lima tahun yang lalu, PBB dibentuk dengan tujuan utama menghindari terjadinya kembali perang dunia, menciptakan perdamaian antarnegara di dunia.
Namun, pada kenyataannya, sampai saat ini, cita-cita tersebut belum juga tercapai.
Kestabilan ekonomi dan geopolitik masih jauh dari harapan. Masih banyak masyarakat di dunia yang kelaparan, berada di lembah kemiskinan, belum mencapai kesejahteraan.
Baca juga: Jokowi Sampaikan 3 Usulan Terkait Kondisi Dunia di Sidang PBB
Konflik antarnegara pun masih terus terjadi.
Prinsip-prinsip piagam PBB dan perjanjian-perjanjian internasional hanya sekedar hitam di atas putih.
Banyak negara tidak mengindahkan hal tersebut dan mengusik kedaulatan serta integritas wilayah negara lain.
Hal itu disampaikan Joko Widodo dalam Sidang Majelis Umum PBB yang dihelat secara virtual, Selasa (22/9) malam waktu Amerika Serikat atau Rabu (23/9) pagi WIB.
Bahkan, di tengah pandemi, yang semestinya menjadi momentum untuk bersatu padu, pada kenyataannya, negara-negara di dunia tetap terpecah. Rivalitas malah semakin menajam.
"Padahal seharusnya kita bersatu, menggunakan pendekatan win-win solution dalam hubungan antarnegara yang saling menguntungkan," ujar Jokowi.
Jika perpecahan terus terjadi, ia khawatir situasi dunia akan semakin memburuk. Perdamaian yang kini sedang ditata sedemikian rupa bisa saja goyah bahkan sirna.
"Akhirnya, dunia yang damai, stabil dan sejahtera akan semakin sulit diwujudkan," tuturnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta PBB untuk semantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi.
PBB harus bisa memastikan multilateralisme bisa berjalan dengan baik, terutama ketika terjadi krisis seperti saat ini.
"PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperkuat PBB agar tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman," tegas Jokowi.
Selain itu, presiden juga meminta adanya penguatan kepemimpinan global secara kolektif.
Ia menyadari setiap negara pasti selalu berupaya memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
"Namun, hal tersebut jangan sampai membuat kita lupa bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan dunia," jelasnya.
Oleh sebab itu, di tengah pandemi, semua negara harus bisa memperkuat kerja sama baik dari sisi kesehatan, sosial maupun ekonomi.
"Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara bisa mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," tegas Jokowi. (OL-1)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved