Headline

Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

H&M Hentikan Ekspor Benang dari Xinjiang karena Kerja Paksa

Basuki Eka Purnama
16/9/2020 07:57
H&M Hentikan Ekspor Benang dari Xinjiang karena Kerja Paksa
Warga melintas di depan toko H&M di San Francisco, Amerika Serikat.(AFP/ Justin Sullivan/Getty Images)

PERUSAHAAN garmen Swiss H&M, Selasa (15/9), mengakhiri hubungan mereka dengan produser benang asal Tiongkok atas tuduhan kerja paksa yang melibatkan kelompok minoritas Uighur di Provinsi Xinjiang.

H&M menegaskan mereka tidak bekerja sama dengan perusahaan garmen di kawasan itu dan tidak lagi akan memasuk kapas dari Xinjiang, produsen kapas terbesar di Tiongkok.

Laporan dari Australia Strategic Policy Institute (ASPI), yang diterbitkan Maret lalu, menuding H&M sebagai salah satu perusahaan yang diuntungkan dengan program kerja paksa di Tiongkok lewat kerja sama mereka dengan perusahaan benang Huafu di Anhui.

Baca juga: Hong Kong Catat Nol Kasus Impor Pertama Sejak Awal Juli

Namun, H&M, dalam sebuah pernyataan resmi, menegaskan mereka tidak memiliki hubungan dengan pabri di Anhui maupun operas Huafu di Xinjiang.

Meski begitu, H&M mengakui mereka memiliki hubungan tidak langsung dengan sebuah pemintalah di Shangyu, Provinsi Zhejiang, yang dimiliki Huafu.

"Meski tidak ada indikasi kerja paksa di pemintalan di Shangyu, kami memutuskan, hingga ada kejelasan mengenai tudingan kerja paksa, kami akan menghentikan kerja sama dengan Huafu selama 12 bulan ke depan," ungkap H&M dalam sebuah keterangan resmi.

H&M menambahkan, mereka akan melakukan penyelidikan terhadap semua perusahaan garmen rekan mereka di Tiongkok untuk memastikan tidak ada praktik kerja paksa.

Dunia internasional semakin menekan Tiongkok terkait aksi mereka di wilayah Xinjiang. Senin (14/9), Uni Eropa menekan Tiongkok untuk mengizinkan pengamat independen masuk ke Xinjiang dengan ancaman akan mengaitkan masalah HAM dengan kesepakatan dagang dengan Beijing di masa depan.

Kelompok HAM menyebut jutaan warga Uighur ditempatkan di kamp edukasi ulang yang disebut Beijing sebagai pusat pelatihan vokasi demi mementaskan kemiskinan dan menghapuskan radikalisme Islam.

Tiongkok menyebut kritik terkait Xinjiang bersifat politis dan didasari pada kebohongan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di wilayah itu.

Pada Senin (14/9), bea cukai Amerika Serikat melarang masuknya produk kapas, garmen, dan perawatan rambut asal Xinjiang dengan tudingan dibuat melalui kerja paksa. (AFP/OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya