Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MYANMAR merupakan rumah bagi etnis Rohingya, yang sejak 2017 terpaksa menyelamatkan diri dari Rakhine State untuk menghindari kekerasan oleh militer negara itu.
Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, kini diperkirakan lebih dari satu juta warga Rohingya mendiami kamp-kamp pengungsi di Coxs Bazar, Bangladesh, dan banyak diantara mereka melakukan migrasi ilegal melalui laut ke negara-negara tetangga, termasuk ke Indonesia.
‘’Oleh karena itu, Indonesia mendesak agar Myanmar, dengan bantuan negara ASEAN, dapat menyelesaikan akar permasalahan dengan tujuan agar repatriasi dapat dilakukan secara sukarela, aman, dan bemanfaat,’’kata Retno yang secara khusus mengangkat isu Rohingya dalam pertemuan tingkat tinggi ke -53 para Menlu ASEAN (AMM) yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (9/9).
Baru-baru ini tepatnya pada 7 September lalu, Indonesia menerima 296 orang Rohingya setelah sebelumnya juga menyelamatkan 99 warga Rohingya di perairan Aceh pada 24 Juni 2020
Ratusan warga Rohingya tersebut diselamatkan setelah berbulan-bulan terombang-ambing di laut, dalam perjalanan mereka menuju Malaysia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
‘’Apa yang dilakukan Indonesia tentunya didasari pertimbangan kemanusiaan untuk menampung mereka secara temporer atau sementara. Namun, Indonesia menekankan bahwa akar permasalahan atau core issue dari situasi ini harus diselesaikan,’’ Retno menegaskan.
Selain menekankan perlindungan bagi warga Rohingya, Retno juga menjelaskan pentingnya kerja sama ASEAN untuk melawan kejahatan lintas batas termasuk penyelundupan manusia, karena diduga warga Rohingya merupakan korban dari kejahatan lintas batas
Baca juga : Aceh Diapresiasi UNHCR Atas Aksi Penyelamatan Pengungsi
Sejak meletusnya konflik kemanusiaan di Rakhine State pada 2017, Rohingya menjadi salah satu isu yang paling disorot komunitas internasional
Warga Rohingya dilaporkan mengalami persekusi dan pelanggaran HAM sejak 2012, karena mereka dianggap sebagai kelompok etnis di Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan
Meskipun lebih dari satu juta warga Rohingya tinggal di Rakhine State, dekat perbatasan Bangladesh, etnis yang mayoritas Muslim itu tidak memiliki hak kewarganegaraan yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
Pemerintah Myanmar sendiri menolak hak kewarganegaraan Rohingya dan mengklaim mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Hingga saat ini, proses untuk merepatriasi warga Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar masih terkendala karena situasi keamanan yang belum kondusif di Rakhine State serta keengganan warga Rohingya untuk direpatriasi---kecuali mereka mendapat jaminan hak kewarganegaraan dan kebutuhan dasarnya. (Ant/OL-2)
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Alat pelacak, yang dipasang otoritas narkotika Thailand, menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bergerak ke utara menuju perbatasan Myanmar.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Kemenlu RI menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Australia terus memantau situasi.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved