UE Kecam Tindakan Keras Terhadap Oposisi Belarusia

UNI Eropa dan duta besar dari negara-negara anggotanya di Belarusia pada Kamis (27/8) mengutuk tindakan keras terhadap para pemimpin oposisi yang mengupayakan pemilihan baru setelah sengketa pemungutan suara bulan ini. Dikutip France24, Presiden Alexander Lukashenko yang mengklaim masa jabatan ke-6 dalam pemilihan 9 Agustus memerintahkan penyelidikan kriminal terhadap oposisi. Pemimpin otoriter itu menuduh oposisi berupaya merebut kekuasaan dan beberapa anggota presidium dewan oposisi pun telah ditahan atau dipanggil untuk diinterogasi.

Pemimpin oposisi yang telah diasingkan Svetlana Tikhanovskaya, sebelumnya membentuk Dewan Koordinasi untuk mengawasi transisi kekuasaan secara damai. Langkah tersebut mendapat dukungan UE yang mengharapkan upaya damai.

"Para diplomat Eropa menekankan bahwa penuntutan terhadap anggota Dewan Koordinasi dengan alasan yang diajukan oleh pihak berwenang tidak dapat diterima," kata pernyataan bersama.

"Belarusia meminta dialog terbuka dengan otoritas mereka sendiri tentang masa depan negara mereka."

UE telah menolak hasil pemungutan suara, yang menurut pejabat pemilihan Belarusia Lukashenko menang sekitar 80% suara. Para pemimpin Eropa telah berjanji untuk memberi sanksi kepada lebih dari belasan orang yang bertanggung jawab atas pemalsuan hasil dan melakukan tindakan keras yang mematikan terhadap protes pasca pemungutan suara.

"Hanya proses damai dan demokratis, yang didukung oleh media yang independen dan bebas serta masyarakat sipil yang kuat, yang dapat memberikan solusi yang berkelanjutan," kata pernyataan bersama diplomat Eropa.

baca juga: Putin Beri Dukungan Militer untuk Pemimpin Belarusia Lukashenko

Selain itu, Eropa juga menolak bantuan Rusia untuk Lukashenko. Polandia, tetangga Belarusia yang merupakan anggota NATO menuntut Moskow membatalkan rencananya untuk campur tangan.

"(Polandia) mendesak Rusia untuk segera menarik diri dari rencana intervensi militer di Belarusia, dengan alasan palsu memulihkan kendali, tindakan bermusuhan, yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia rakyat Belarusia, yang seharusnya bebas menentukan nasib mereka sendiri," pungkas PM Polandia Mateusz Morawiecki.(France24/OL-3)