Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN kaum muda Libia menggelar aksi demonstrasi di Tripoli untuk hari ketiga secara beruntun memprotes memburuknya kondisi kehidupan dan korupsi di negara itu.
Meneriakkan kemarahan mereka atas minimnya tenaga listrik, air, dan bahan bakar di negara Afrika Utara itu, para demonstran, termasuk remaja dan anak-anak, berkumpul di Alun-Alun Martir.
Mereka juga memprotes korupsi yang dilakukan pemerintah. Beberapa demonstran membawa spanduk yang di antaranya bertuliskan, "Koruptor harus diadili!".
Baca juga: PBB Tolak Permintaan AS untuk Kembalikan Sanksi Iran
Demonstrasi itu terus bergulir bahkan setelah Fayez al-Sarraj, kepala pemerintahan Libia yang diakui PBB, Senin (24/8), berjanji akan melakukan reshuffle kabinet.
Dalam pidato yang disiarkan langsung televisi Al-Rasmiya, Sarraj mengaku menghormati hak warga Libia untuk menggelar aksi demonstrasi dan berjanji akan memerangi korupsi.
"Menteri baru akan dipilih berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan integritas mereka," ujar Sarraj sembari berjanji akan melakukan segalanya untuk melakukan reshuffle tersebut.
"Kami mengaku ikut bertanggung jawab atas memburuknya kondisi di Libia," imbuhnya namun mengatakan krisis di Libia telah berlangsung selama bertahun-tahun. (AFP/OL-1)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved