Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI antipemerintah di Thailand diikuti lebih dari 10 ribu orang, Minggu (16/8), terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Kelompok yang dipimpin mahasiswa itu menggelar aksi demonstrasi harian di berbagai penjuru negeri selama sebulan terakhir menetang Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha--mantan kepala angkatan darat yang memimpin kudeta pada 2014--dan pemerintahannya.
Hingga Minggu (16/8) sore, para demonstran yang menuntut reformasi politik menduduki perempatan di sekeliling Monumen Demokrasi di Bangkok.
Baca juga: AS Ajak RI Memperkuat Ikatan Dua Negara
Polisi menutup jalanan di sekeliling kawasan itu dan Kepolisian Metropolitan Bangkok melaporkan jumlah massa mencapai sekitar 10 ribu orang pada pukul 18.00 waktu setempat.
"Turunkan diktator," seru para demonstran sembari membawa spanduk yang mengkritik pemerintah. Demonstran lainnya mengangkat gambar merpati sebagai lambang perdamaian.
Aksi damai itu merupakan yang terbesar di Thailand sejak Prayut menggelar kudeta pada 2014.
Terinspirasi oleh gerakan demokrasi di Hong Kong, para demonstran mengaku tidak memiliki pemimpin dan mengandalkan media sosial untuk menggalang dukungan.
Para demonstran menuntut perombakan pemerintah dan perubahan konstitusi yang disusun militer pada 2017 yang mereka nilai menguntungkan Prayut dan partai yang didukung militer.
"Jika tidak ada tanggapan positif dari pemerintah hingga September, kami akan meningkatkan tekanan," ujar salah satu penggagas aksi demonstrasi itu Tattep Ruangprapaikitseree. (AFP/OL-1)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved