Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN demonstran sekali lagi memenuhi jalan-jalan di dekat kediaman resmi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini merupakan unjuk kekuatan baru dalam protes berminggu-minggu yang menyerukan pengunduran diri Netanyahu.
Para pengunjuk rasa marah terhadap penanganan pemerintah atas krisis covid-19 dan mengatakan Netanyahu tidak boleh tetap menjabat saat diadili atas tuduhan korupsi.
Di Jerusalem tengah, Sabtu (8/8) malam, pengunjuk rasa mengibarkan bendera Israel, meniup terompet, dan meneriakkan slogan-slogan anti-Netanyahu.
Baca juga: Demonstran di Libanon Serbu Gedung-Gedung Pemerintah
Beberapa orang memegang poster yang bertuliskan "Perdana Menteri Kriminal".
Mereka juga berpakaian bak pengunjung dari luar angkasa untuk mengejek komentar putra Netanyahu, Yair, yang menyebabkan keributan publik karena dia mendeskripsikan para demonstran sebagai 'alien'.
Harry Fawcett dari Al Jazeera, melaporkan dari unjuk rasa di Jerusalem, menggambarkan aksi protes sebagai unjuk rasa substansial dan sangat ramai.
"Sekali lagi, tampaknya sangat didominasi oleh politik kiri Israel. Kami melihat bendera hitam dari gerakan prodemokrasi, anti-Netanyahu, dan lainnya yang telah lama memprotes jabatan perdana menteri mengatakan dia harus mundur karena fakta bahwa dia sedang diadili," lapornya.
Meskipun Netanyahu telah mencoba meremehkan aksi protes tersebut, unjuk rasa itu adalah yang terbesar sejak protes meletus pada 2011 terhadap biaya hidup yang tinggi di negara itu.
Setelah bergerak cepat untuk menahan penyebaran covid-19 awal tahun ini, para kritikus percaya Israel membuka kembali ekonominya terlalu cepat.
Negara itu sekarang menghadapi lonjakan infeksi--kasus yang dikonfirmasi telah melampaui 82.000, termasuk 592 kematian--sementara pengangguran melonjak hingga lebih dari 20%.
Para pekerja mandiri, yang bisnisnya dirugikan di tengah kejatuhan ekonomi akibat pandemi, juga bergabung dalam aksi protes terbaru. (OL-1)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved