Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) menangguhkan pembayaran layanan utang sejumlah negara dan perusahaan untuk tahun ini, menurut badan tersebut pada Minggu (12/7).
ADFD menyediakan bantuan finansial bagi perusahaan di Uni Emirat Arab dan negara-negara berkembang, seperti Pakistan, Mesir, Sudan dan Ethiopia.
Pembayaran layanan utang akan ditangguhkan bagi negara dan perusahaan yang memenuhi syarat mulai 1 Januari hingga 31 Desember, bunyi pernyataan ADFD.
Pihaknya tidak menyebutkan negara atau perusahaan mana yang akan mendapatkan keringanan tersebut atau kriteria apa yang harus mereka penuhi.
"Pada saat dunia sedang terguncang akibat pandemi, sangat penting bagi kita untuk mendukung terutama mereka yang paling membutuhkan, khususnya negara berpenghasilan rendah," kata Dirjen ADFD Mohammed Saif al-Suwaidi. (OL-12)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved