PBB Soroti Sanksi Trump terhadap Pegawai ICC

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court atau ICC) yang ikut serta dalam penyelidikan yang menargetkan AS dan sekutunya.

Sementara langkah Trump yang menjatuhkan sanksi terhadap pegawai ICC disambut baik di Israel, tapi negara-negara lain mengkhawatirkan tindakan Trump.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell Fontelles menyebut keputusan Trump sebagai ‘masalah yang serius’. Dia menggambarkan para anggota Uni Eropa sebagai pendukung setia ICC.

Borrell Fontelles mengatakan Mahkamah adalah faktor kunci dalam membawa keadilan dan perdamaian. “Pengadilan itu harus dihormati dan didukung oleh semua negara," ujarnya.

"PBB juga menyuarakan keprihatinan tentang laporan-laporan perintah Trump," kata Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

American Civil Liberties Union menyatakan akan mengupayakan bantuan hukum dan mengatakan keputusan Trump merupakan upaya berbahaya dan penghinaan terhadap hak asasi manusia dan mereka yang menjunjung tinggi HAM.

Trump menandatangani perintah eksekutif, Kamis (11/6), untuk memblokir keuangan karyawan ICC dan melarang mereka dan kerabat dekat mereka memasuki AS.

Baca juga: Ramai-Ramai Hancurkan Patung Kontroversial

"Kami tidak bisa, kami tidak akan tahan karena rakyat kami diancam oleh pengadilan kanguru (pengadilan tontonan)," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat mengumumkan langkah pemerintah.

ICC didirikan pada 2002 untuk menuntut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di daerah-daerah tempat pelaku mungkin tidak diadili. Ada 123 negara dari seluruh dunia mengakui yurisdiksi mahkamah itu.

Pada Maret, ICC memulai penyelidikan atas kejahatan perang di Afghanistan yang kemungkinan melibatkan orang AS. Pertama kali jaksa penuntut pengadilan dibebaskan untuk menyelidiki pasukan AS. Keputusan itu dibuat pada tingkat banding setelah para hakim pada awalnya menolak permintaan dari kepala jaksa penuntut, Fatou Bensouda, yang visanya dicabut oleh AS pada April 2019.

Kasus ini melibatkan tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan keamanan nasional Afghanistan, pejuang Taliban, dan Jaringan Haqqani, serta pasukan AS dan pejabat intelijen di Afghanistan sejak Mei 2003. (Al Jazeera/OL-14)