Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
GERAKAN prodemokrasi yang dipicu rancangan undang-undang ekstradisi di Hong Kong telah berlangsung lebih dari setahun. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam menyebut, kota semiotonom itu kini tidak dapat lagi memberikan toleransi terhadap kekacauan akibat demonstrasi.
Gelombang demonstrasi kembali merebak di Hong Kong usai kota itu berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 di wilayahnya, Kali in fokus demonstran ialah pada rencana undang-undang keamanan baru yang membuat Tiongkok punya wewenang untuk mengatur lebih jauh pusat keuangan global itu.
Dalam konferensi pers mingguannya, Lam yang menjabat sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong sejak Juli 2017 itu mengatakan, demonstrasi telah menimbulkan beberapa kesulitan di kota yang sebelumnya dikuasai Inggris itu.
Baca juga : Korsel Umumkan Niclosamide Efektif Hilangkan SARS-CoV-2
"Kita semua dapat melihat kesulitan yang telah kita lalui dalam satu tahun terakhir, dan karena situasi serius seperti itu, kita memiliki lebih banyak masalah yang harus dihadapi," kata Lam.
Demonstrasi berkepanjangan, kata wanita 63 tahun itu, harus bisa jadi pelajaran semua pihak bahwa Hong Kong tak bisa menoleransi kekacauan yang ditimbulkan.
Seruan Lam itu dianggap dingin oleh aktivis prodemokrasi Hong Kong, sejumlah aksi pun telah direncanakan untuk kembali digelar di beberapa titik di Hong Kong. (France24/OL-7)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved