Para Pemimpin AS Cari Cara Tepat Atasi Unjuk Rasa Rasialis

AKSI unjuk rasa rasialisme yang masih berlangsung telah membuat para pejabat Amerika Serikat (AS) mencari cara tepat untuk mengatasinya. Pemberlakukan jam malam di beberapa kota yang belum bisa meredam unjuk rasa dan direncanakan untuk diperpanjang.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump yang belum mampu mengatasi aksi unjuk rasa atas kematian warga kulit hitam George Floyd yang ditekan lehernya dengan lutut oleh polisi kulit putih Derek Chauvin. Ia pun telah melontarkan peringatan keras dan bernada ancaman kepada para demonstran.

Trump menyatakan pemerintahnya siap mengerahkan ribuan anggota militer untuk mengatasi unjuk rasa yang diwarnai kekerasan berupa penjarahan dan perusakan. Namun niat Trump yang ingin memobilisasi pasukan militer mendapat banyak kritik.    

Sebagian unjuk rasa yang melibatkan ras campuran dan memasuki hari kedelapan memang berlangsung damai. Namun sebagian unjuk rasa diwarnai kekerasan dari aksi pembakaran, penjarahan, dan penembakan gas air mata yang dilakukan aparat keamanan. 

Negara Bagian New York juga telah memperpanjang jam malam selama sepekan penuh untuk meredam aksi unjuk rasa yang diwarnai penjarahan termasuk di pusat belanja Macy. Jam malam yang panjang itu untuk pertama kalinya diberlakukan di New York sejak Perang Dunia II.  

Untuk memenuhi rasa keadilan, pemerintah Negara Bagian Minnesota siap mengambil keputusan terkait kematian Flyod yang tak bersenjata pada 25 Mei 2020 lalu. Flyod tewas tak bisa bernapas akibat lehernya ditekan dengan lutut oleh polisi bernama Derek Chauvin selama hampir sembilan menit.

Namun Letnan Gubernur Minnesota Penny Flanagan mengatakan pihaknya akan mengerahkan aparat keamanan dari militer kendati mendapat kritikan. Ia juga menegaskan siap memberi perhatian atas kematian Flyod.  "Kita harus mengambil momen ini untuk mengubah semuanya," ucap Flanagan.

Flanagan mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahnya sedang melakukan penyelidikan hak-hak sipil yang dilakukan  Departemen Kepolisian Minneapolis termasuk penyelidikan pelanggaran terhadap warga sipil yang  terjadi 10 tahun yang lalu.

Di Los Angeles, para anggota kepolisian dan Walikota Eric Garcetti berlutut dalam aksi solidaritas simbolis saat menyambut rombongan unjuk rasa yang dipimpin komunitas Kristen Afrika-Amerika.

"Wajah hitam seharusnya bukan hukuman mati, tidak menjadi tunawisma, sakit, menganggur, atau tidak berpendidikan," kata Garcetti kepada mereka.

Mengundang para pemimpin ke Balai Kota, Garcetti berjanji untuk berdiskusi tentang masalah unjuk rasa terkait rasialisme. "Bukan sekadar omongan. Kami membutuhkan negara yang mendengarkan," katanya.

Kecaman dari pesaing Trump

Calon Presiden dari Partai Demokrat yang siap bertarung melawan Trump pada pemilihan presiden AS pada 3 November 2020, Joe Biden turut mengecam tindakan keras oleh aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa damai di Lafayette Park sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

Biden mengatakan jika terpilih sebagai presiden AS periode 2021-2025, dirinya siap menangani ‘rasisme sistemik’ di ‘Negeri Paman Sam’.

"Donald Trump telah mengubah negara ini menjadi medan perang yang didorong oleh kebencian lama dan ketakutan baru," kata Biden dalam pidatonya di Philadelphia yang juga dilanda unjuk rasa yang diwarani kekerasan.

"Dia (Trump) pikir perpecahan bisa membantunya. Sikap narsisme-nya menjadi lebih penting dari pada kesejahteraan bangsa," ucap Biden yang ditujukan kepada Trump, calon presiden dari Partai Republik.

Calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, berkomentar mengenai sikap Trump terkait unjuk rasa rasialis. (AFP/Jim Watson)

Sementara itu, pada Selasa (2/6), dengan membawa bibel Trump mengunjungi Gereja St John yang tak jauh dari Gedung Putih,Washington. Namun justru kunjungan ke tempat ibadat yang menjadi simbol penghormatan Paus Yohanes Paulus mendapat kecaman. Tindakan Trump disebut telah menjadikan tempat suci ‘disalahgunakan dan dimanipulasi secara mengerikan’.

“(Mendiang Paus) tentu tidak akan membiarkan (orang ) menggunakan gas air mata dan barikade lainnya untuk membungkam atau mengintimidasi untuk mendapat kesempatan berfoto di depan tempat ibadah dan perdamaian," kata Uskup Agung Wilton D. Gregory. (AFP/OL-09)