Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
Gedung Putih menegaskan akan menyelidiki siapa dalang dibalik pemberontakan di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat menyebut para demonstran sebagai pemberontak bayaran dan mengeklaim beberapa dari mereka menggunakan perlengkapan anti-huru-hara profesional.
Pihak Gedung Putih mengamini pernyataan Trump namun sampai saat ini tidak menjelaskan siapa yang diduga mendanai aksi-aksi tersebut.
“Itu pertanyaan yang bagus dari Presiden, dan sedang kami selidiki, siapa yang sebenarnya membiayai para pemberontak ini,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.
Pernyataan itu disampaikan Leavitt dalam konferensi pers di Gedung Putih, Rabu (11/6) waktu setempat. Leavitt muncul di depan media meladeni pertanyaan dengan latar layar televisi yang menampilkan gambar kendaraan terbakar dan demonstran bertopeng. Pernyataan Leavitt mencerminkan isi pidato Trump sehari sebelumnya di pangkalan militer Fort Bragg.
Gedung Putih juga menyampaikan kritik terhadap Gubernur California Gavin Newsom dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass yang dituding memperkeruh situasi yang berujung pada bentrokan antara demonstran dan aparat. Gelombang protes bermula pekan lalu setelah petugas dari Immigration and Customs Enforcement (ICE) melakukan sejumlah penggerebekan di wilayah Los Angeles sebagai bagian dari kebijakan imigrasi garis keras Donald Trump.
Ketegangan antara pemerintah federal dan otoritas negara bagian California semakin meningkat. Pejabat negara bagian menuduh Trump bertindak otoriter dan memanfaatkan situasi demi kepentingan politik. Ribuan pasukan dikerahkan untuk membubarkan aksi-aksi unjuk rasa yang sebagian besar berlangsung damai.
“Tugas paling mendasar dari pemerintahan adalah menjaga hukum dan ketertiban, dan pemerintahan ini menjunjung tinggi tanggung jawab suci tersebut,” tandas Leavitt. (Ant/E-3)
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
Columbia University mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump, untuk memulihkan pendanaan federal yang sempat dihentikan.
Jaksa Agung Pam Bondi, pada Mei, telah mengatakan nama Donald Trump ada dalam dokumen kasus Jeffrey Epstein.
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran terhadap masyarakat yang nyinyir atas hasil negosiasi kebijakan tarif impor AS-Indonesia.
Hakim federal menolak permintaan membuka dokumen grand jury terkait penyelidikan Jeffrey Epstein.
DIREKTUR Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, merilis sejumlah dokumen yang mengaitkan pejabat pemerintahan Obama melakukan pengkhianatan terkait pemilu presiden AS pada 2016.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membantah kabar yang menyebutkan pemerintah menjual data pribadi WNI kepada Amerika Serikat.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved