Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk menginvestigasi perlakuan buruk yang diterima anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal Tiongkok.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan Dubes RI di Beijing dengan pejabat Kemlu Tiongkok pada 11 Mei.
"Secara garis besar, kita mencatat komitmen dari Tiongkok untuk melakukan investigasi atas hal-hal yang kita laporkan," ujar Plt Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, dalam press briefing secara virtual, Rabu (13/5).
Baca juga: Pelaku Kekerasan ABK WNI Harus Diadili di Mahkamah Internasional
Otoritas Tiongkok, lanjut dia, juga sangat terbuka untuk mendapatkan informasi dari hasil investigasi yang dilakukan Indonesia. "Data-datanya nanti akan kita sampaikan, agar bisa ditindaklanjuti pihak Tiongkok," kata Teuku.
Sebelumnya, Kemlu telah memanggil Dubes Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan perlakuan buruk yang menimpa ABK asal Indonesia. Kemlu juga meminta pemerintah Tiongkok untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kapal berbendera Tiongkok.
Baca juga: Menlu: Ada 46 ABK WNI yang Bekerja di Kapal Tiongkok
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha, menuturkan 14 ABK warga negara Indonesia (WNI) yang terdaftar di Kapal Long Xin 629 tiba di Indonesia pada 8 Mei. Sebelumnya, mereka menjalani karantina di Korea Selatan. Namun setelah tiba di Indonesia, mereka tetap dikarantina di fasilitas rumah perlindungan milik Kementerian Sosial.
"Mereka menjalani karantina dan sekaligus menjalani proses penyelidikan yang sedang dilakukan Bareskrim Polri," jelas Judha.
Hasil penyelidikan nantinya akan digunakan untuk proses penegakan hukum di Indonesia. Berikut, kerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk mendukung penyelidikan di Negeri Tirai Bambu.(OL-11)
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periodeĀ 2026.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipatif berupa rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) seiring dinamika keamanan akibat krisis Venezuela.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) menegaskan sikap Indonesia terhadap krisis Venezuela berdasarkan hukum internasional serta memastikan perlindungan WNI dan stabilitas kawasan.
Indonesia menegaskan keprihatinan mendalam terhadap berbagai tindakan yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan stabilitas di Venezuela.
"Masih dilakukan upaya pencarian terhadap para korban yang hilang, cuaca buruk di perairan membuat pencarian semakin sulit,"
Mendirikan lembaga bagi anak disabilitas diharapkan memberikan ruang dan sosialisasi pada anak disabilitas agar keterampilan mereka dapat memiliki nilai jual di masyarakat.
MENTERI Luar Negeri RI, Sugiono, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Uruguay, Omar Paganini.
DUA anak buah kapal (ABK) Geumseong 135 yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) hilang bersama dengan 8 orang lainnya sejak 8 November lalu.
Di akhir acara, para orangtua dan wali siswa yang tergabung dalam Komite SKh Sang Timur juga tak mau ketinggalan. Mereka mempertontonkan kemampuan dan kekompakan mereka.
Sebanyak 11 anak buah kapal (ABK) KM Sabar Subur yang tenggelam di Perairan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved