Warga Prancis Khawatir dengan Rencana Pemerintah Kurangi Lockdown

JAJAK pendapat yang dirilis, Rabu (22/4), menunjukkan masyarakat Prancis prihatin dengan rencana pemerintah untuk melonggarkan pembatasan pergerakan mulai 11 Mei.

Pemerintah berencana melonggarkan langkah-langkah pembatasan karena situasi epidemi virus korona (covid-19) memberikan beberapa tanda menggembirakan setelah lima minggu lockdown.

Kantor berita Xinhua melaporkan, Rabu, 29.741 orang dites positif untuk virus korona dirawat di rumah sakit, turun 365 dalam 24 jam terakhir, mengonsolidasikan perlambatan satu minggu. Jumlah pasien yang membutuhkan perawatan intensif telah turun selama 14 hari berturut-turut.

Sebuah survei Elabe menemukan 66% dari 1.000 responden prihatin tentang deconfinement atau penghapusan pembatasan tersebut, 34% optimistis tentang kehidupan pascalockdown. Soal pembukaan kembali sekolah, 63% berpikir pemerintah belum mempersiapkan langkah-langkah kembali ke sekolah dan kembali bekerja dengan baik.

Baca juga: Di Thailand, Bayi 1 Bulan Pulih dari Covid-19

Dalam jajak pendapat lain, yang dilakukan oleh Harris Interactive setelah Perdana Menteri Edouard Philippe mempresentasikan pilar utama rencana deconfinement pada Minggu, sebagian besar warga mendukung pekerjaan jarak jauh bahkan setelah langkah-langkah pembatasan berakhir, sementara 60% dari yang diwawancarai menyebut pembukaan kembali sekolah sebagai keputusan yang buruk.

Pemerintah Prancis sedang mengerjakan rencana untuk mengurangi tindakan pengurungan, diberlakukan pada pertengahan Maret dan diperpanjang dua kali.

"Kami sedang mempersiapkan tahap kedua, yang kami tidak tahu berapa lama," kata Presiden Emmanuel Macron sebelumnya pada hari itu saat berkunjung ke Prancis barat laut.

Di bawah rencana pemerintah, kafe, restoran, toko, bioskop dan teater akan tetap ditutup sementara festival akan ditunda hingga pertengahan Juli.

Sementara itu, sekolah akan dibuka kembali dalam beberapa tahap dan dengan skala kelas yang jauh lebih kecil. Tetapi pertanyaan tentang peralatan pelindung dan protokol kebersihan yang akan diterapkan di lembaga pendidikan tetap tidak terjawab, memicu kekhawatiran dan kritik dari serikat pekerja. (Bernama/A-2)