Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEBUAH pengadilan di Washington, Senin (25/11)m memutuskan bahwa ajudan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus mematuhi surat panggilan dalam penyelidikan pemakzulan tehadap orang nomor satu di 'Negeri Paman Sam' itu.
Dalam kasus yang melibatkan mantan penasehat Gedung Putih Don McGahn, yang dipanggil DPR AS pada Mei lalu, Hakim Ketanji Jackson memutuskan bahwa pejabat senior tidak bisa mengklaim memiliki imunitas berdasarkan kedekatannya dengan Presiden.
Meski keputusan Jackson hanya terkati kasus McGahn, dia mengatakan keputusannya memiliki aplikasi luas terhadap semua pembantu presiden baik yang masih bertugas maupun mantan.
Baca juga: Trump Perkenalkan Conan, Anjing yang Berjasa Tewaskan Baghdadi
"Presiden bukanlah raja," ungkap Jackson dalam keputusannya. "Tidak seorang pun, bahkan kepala eksekutif berada di atas hukum."
Jackson menambahkan Kongres memiliki wewenang untuk memanggil seluruh penasehat presiden apakah dia terlibat dalam kebijakan domestik atau masalah keamanan nasional.
"Itu berarti aturan itu berlaku untuk mantan penasehat Gedung Putih Don McGahn sama seperti untuk semua pejabat senior Gedung Putih lainnya," imbuhnya.
Keputusan pengadilan itu membuka pintu bagi Komite Intelejen DPR AS yang tengah menyusun kasus pemakzulan terhadap Trump berdasarkan aksi Presiden AS itu yang menggunakan dana bantuan militer untuk mendapatkan bantuan dari Ukraina untuk memaksa sejumlah pejabat tersa Gedung Putih untuk bersaksi. (AFP/OL-2)
Presiden AS Donald Trump umumkan kesepakatan dagang dengan Vietnam.
RUU “One Big Beautiful Bill” yang jadi andalan agenda domestik Donald Trump terancam gagal disahkan di DPR AS setelah ditentang sebagian anggota Partai Republik.
PERANG 12 hari (13-25 Juni) antara Iran versus Israel-AS telah berakhir dengan 'gencatan senjata'.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta Indonesia mewaspadai dampak lanjutan (second round effect) dari kebijakan tarif resiprokal AS.
Pemerintahan Trump membuka kemungkinan mencabut kewarganegaran calon Wali Kota New York Zohran Mamdani, karena mendukuk Palestina.
Donald Trump dan Ron DeSantis tampil kompak membuka pusat penahanan imigran yang dijuluki Alligator Alcatraz di Everglades, Florida.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved