Pemilu Dini, Oposisi di Inggris Wacanakan Referendum Kedua Brexit

PEMILU Dini yang akan diadakan di Inggris pada 12 Desember mendatang jadi sarana menghentikan kebuntuan negosiasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Namun, di sisi lain, oposisi di Inggris justru mewacanakan adanya evaluasi terhadap Brexit. Pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan, pihaknya mendukung pemilu dini dan menyerukan pemilih untuk menyingkrrkan Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson.

Corbyn menegaskan, pihaknya mendukung pemilu dini setelah adanya konfirmasi dari Uni Eropa yang merestui perpanjangan Brexit.

"Saya siap untuk itu, kami siap untuk itu. Karena kami ingin dapat mengatakan kepada orang-orang di negara ini ada alternatif untuk penghematan. Ada alternatif untuk ketidaksamaan. Ada alternatif untuk kesepakatan perdagangan dengan Donald Trump," ujar Corbyn.

Partai Buruh juga menjanjikan diadakannya referendum kedua terkait keluarnya Inggris dari keanggotaan di Uni Eropa (UE).

Baca juga ; Inggris Tetapkan Pemilu 12 Desember Menyusul Kebuntuan Btexit

Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat Liberal Jo Swinson, mengatakan bahwa pemilu dini adalah "kesempatan terbaik kami untuk memilih pemerintah agar menghentikan Brexit.".

Pemilu dini disetujui lewat pemungutan suara di parlemen Inggris dengan 430 suara mendukung berbanding 20 suara menentang pemilu dini.

PM Inggris Boris Johnson mengatakan, parlemen baru diperlukan untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa.

Johnson juga mengungkapkan bahwa ia tidak menginginkan pemilu dini namun terpaksa mengusulkannya karena Partai Buruh akan terus memangkas undang-undang Brexit-nya.

Dalam upaya menyatukan partainya, Johnson juga memutuskan akan menerima kembali 10 dari 21 anggota parlemen yang dikeluarkannya bulan lalu karena menentang proposal Brexit yang diajukannya.

Baca juga : Johnson Setujui Penundaan Brexit oleh Uni Eropa

Partai Konservatif akan berkampanye untuk menuntaskan Brexit dengan mendorong melalui kesepakatan versi Johnson.

Parlemen akan dibubarkan Rabu pekan depan karena akan dilangsungkan kampanye singkat selama lima minggu hingga hari pemungutan suara.

Sementara itu, Majelis Tinggi (House of Lords) akan segera mengesahkan RUU pemilu dini dalam beberapa hari mendatang. (theguardian/OL-7)