Menlu Soroti Krisis Kemanusiaan di Rakhine

SITUASI kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, mengharuskan masyarakat internasional mengambil langkah darurat untuk menyelesaikannya.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat mengawali pandang­annya pada pertemuan yang membahas situasi terkini di Rakhine di sela-sela Sidang ke-74 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9) waktu setempat.

Retno menekankan situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan di Rakhine, khususnya pascagagalnya upaya repatriasi pengungsi Ro­hingya Agustus lalu.

“Kompleksitas isu di Myanmar tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” kata Retno yang telah mengunjungi para pengungsi secara langsung di Cox Bazar.

Retno menambahkan, isu utama yang paling mengganjal ialah adanya ketidakpercayaan di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsian dan masyarakat internasional.

Hal penting yang harus segera diciptakan ialah situasi kondusif agar terbangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen. “Ini yang sejak awal Indonesia dan ASEAN lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine,”­ ujar Menlu.

Retno menyampaikan dua usulan konkret yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusian. Pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat. Kedua, membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat Rakhine.

Pertemuan bilateral
Selain soal Rohingya, Menlu RI Retno Marsudi juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral. “Saya telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rumania, Aljazair, Solomon Islands, Guatemala, Estonia, Presiden Majelis Umum PBB, dan Menlu Ceko,” ujar Retno.

Beberapa isu yang diangkat dalam pertemuan bilateral tersebut, antara lain, peningkatan hubungan ekonomi, peranan perempuan dalam keamanan dan perdamaian, serta isu Palestina di Dewan Keamanan PBB.

Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, Indonesia juga akan terus mendorong pembentukan instrumen perdagangan bilateral, seperti Preferential Trade Agreement serta mengajak kolaborasi pihak swasta dan BUMN. (RO/Hym/X-11)