Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
BADAN Kebijakan Utama urusan Hong Kong dari pemeritah Tiongkok menjadwalkan pertemuan yang sangat langka pekan ini untuk meyikapi demonstrasi di Hong Kong yang telah beralngsung berminggu-minggu. Terlebih Hong Kong semakin memanas dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Pertemuan yang diselenggarakan di Beijing itu dihadiri oleh pejabat tingkat kabinet di Hong Kong dan Kantor Urusan Macau. Pihak kemanan pun menjaga ketat pertemuan tersebut.
Usai pertemuan, dijadwalkan akan ada jumpa pers terkait hasil pertemuan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan kecaman yang semakin nyaring dalam dua minggu terakhir.
Baca juga : Demonstran Hong Kong Kepung Kantor Perwakilan Tiongkok
Demostrasi yang memprotes RUU ekstradisi tersebut dianggap telah berubah menjadi gerakan pro-demokrasi yang lebih luas.
Para pengunjuk rasa menyerukan tantangan signifikan terhadap otoritas Beijing sejak wilayah bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.
Dalam tajuk rencana Senin ini, surat kabar China Daily yang dikelola pemerintah mengisyaratkan kekhawatiran yang berkembang di Beijing. "Apa yang terjadi di Hong Kong bukan lagi penyampaian keluhan nyata," kata editorial itu.
"Protes itu senada dengan revolusi kulit berwarna di Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana elemen antipemerintah lokal berkolusi dengan pasukan eksternal untuk menggulingkan pemerintah menggunakan teknologi komunikasi modern untuk menyebarkan desas-desus, ketidakpercayaan, dan ketakutan." (AFP/OL-7)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved