Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memberi ucapan selamat atas dipilihnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris Raya.
"Congratulations to the newly elected Leader of the Conservative Party and UK Prime Minister @BorisJohnson @10downingstreet," demikian cuitan
Presiden dalam akun @jokowi dalam media sosial Twitter dikutip Antara pada Kamis (25/7).
Dalam cuitannya, Jokowi juga berharap peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan Inggris. Dia mengharap kerja sama erat kedua negara dapat saling menguntungkan.
"Looking forward to working closely with you to advance mutually beneficial relations between our two great nations," demikian cuitan Jokowi.
Boris Johnson pada Selasa (23/7) dipilih sebagai Perdana Menteri Inggris dan sebagai pemimpin partai Konservatif, setelah mengalahkan pesaing utamanya Jeremy Hunt.
Johnson meraih 92.153 suara dari anggota Partai Tory dan mengalahkan Hunt yang mengantongi 46.656 suara. (A-2)
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved