Sebanyak 20 Negara Kecam Tindakan Tiongkok terhadap Muslim Uighur

PARA duta besar untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dari 22 negara bersama-sama menulis surat protes yang menyerukan kepada pemerintah Tiongkok memberikan kebebasan beraktivitas bagi minoritas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Lebih dari 20 negara telah melayangkan surat yang dtujukan kepada pejabat hak asasi manusia PBB dengan pernyataan  mengutuk perlakuan otoritas Tiongkok terhadap muslim Uighur dan minoritas lainnya di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Para duta besar untuk PBB dari 22 negara di antaranya Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang  telah  menandatangani surat yang dirilis pada Rabu (10/7). Surat tersebut dilayangkan kepada Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB Coly Seck dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet.

'Negera Tirai Bambu' dilaporkan telah menahan sekitar satu juta orang, sebagian besar etnik muslim Uighur, di kamp-kamp interniran di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Kelompok-kelompok hak asasi dan mantan narapidana menggambarkan semua itu sebagai 'kamp konsentrasi' yang memasukan sebagian besar muslim Uighur dan minoritas lainnya. Penghuni kamp konsentrasi itu dipaksa untuk berasimilasi ke dalam masyarakat etnis Han yang menjadi etnik mayoritas Tiongkok.

Surat itu mengungkapkan keprihatinan tentang laporan yang kredibel perihal penahanan sewenang-wenang. Tidak hanya itu, surat dari para duta besar untuk PBB dari 20 negara mengungkapkan mengenai pengawasan yang ketat dan pembatasan aktivitas warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

Para duta besar untuk PBB dari 20 negara juga mendesak Tiongkok untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang. Mereka meminta otoritas Tiongkok untuk memberikan kebebasan beraktivitas warga Uighur, komunitas Muslim, dan minoritas lainnya di Provinsi Xinjiang.

Para penulis surat protes, termasuk duta besar dari seluruh Uni Eropa termasuk Swiss, meminta agar surat itu menjadi dokumen resmi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang mengakhiri sesi ke-41 di Jenewa, Swiss, pada Jumat (12/7).

Pengiriman surat terbuka dari para diplomat kepada Dewan PBB yang beranggotakan 47 negara untuk mengkritik dan mengecam terhadap satu negara jarang terjadi. Namun baru kali ini, surat dengan dukungan puluhan negara mengarah ke Tiongkok yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.   

Di sisi lain, sejumlah pejabat Tiongkok membantah tuduhan tersebut, Mereka mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut  sebagai 'pusat pendidikan kejuruan' sukarela di mana warga Uighur yang berbahasa Turki menerima pelatihan kerja.Beijing mengatakan pusat-pusat itu diperlukan untuk menjauhkan orang dari ekstremisme agama, terorisme, dan separatisme. (OL-09)