Warga Kembali Turun ke Jalan

RIBUAN warga Sudan kemarin kembali berunjuk rasa di jalanan di ibu kota Khartoum untuk memprotes penguasa militer. Sementara itu, pihak internasional meminta hak-hak pengunjuk rasa dilindungi.

Protes itu muncul di saat berlangsung perundingan antara militer Sudan dan wakil-wakil kelompok sipil dengan pengawasan dari Uni Afrika serta Ethiopia.

Para warga itu, sambil membawa bendera Sudan dan mengacungkan dua jari sebagai simbol kemenangan, membanjiri jalan-jalan di permukiman Al-Sahafa. Mereka meneriakkan ‘kekuasaan sipil, kekuasaan sipil’.

“Kami turun ke jalan untuk mengenang para korban kekerasan tanggal 3 Juni. Kami ingin adanya pemerintahan sipil yang menjamin kebebasan. Kami ingin diktator militer dihilangkan,” kata seorang pengunjuk rasa, Zeinab, 23.

Saksi mata lainnya mengatakan ratusan warga juga berada di jalanan di permukiman Jabra. Unjuk rasa lainnya juga berlangsung di Kota Al-Obie, Madani, dan Khasma el-Girba. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga. Tindakan serupa terjadi di Kota Gadaref di sebelah timur negara tersebut.

Sementara itu, pasukan paramiliter RSF yang ditakuti warga telah berjaga-jaga di beberapa sudut Khartoum. Mereka datang dengan sejumlah truk yang dilengkapi senapan mesin.

Panglima RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, menyatakan pihaknya tidak akan menoleransi setiap ‘vandalisme’ yang dilakukan oleh pengunjuk rasa.

“Ada pihak-pihak yang punya tujuan berbuat kerusakan. Kami tidak mau ada masalah,” kata Dagalo, yang juga menjabat wakil kepala dewan militer.

Kekerasan

Sebelum berlangsung unjuk rasa -- yang merupakan kegiatan pertama sejak munculnya kekerasan pada 3 Juni -- banyak warga Sudan takut akan terjadi kembali bentrokan.

“Mungkin akan banyak yang turun ke jalan dan kemungkinan besar militer akan menggunakan kekerasan,” kata Mustafa, 25.

Dalam kejadian 3 Juni, orang-orang bersenjata yang berseragam militer menyerbu warga yang berkumpul di luar markas militer. Akibat penembakan dan pemukulan itu, sekitar 130 warga tewas. Namun, kementerian kesehatan menyebut korban tewas di seluruh Sudan berjumlah 61 orang.

Aliansi Kebebasan dan Perubahan, yang mengomandoi aksi unjuk rasa sipil, menyatakan mereka akan mengunjungi rumah sejumlah korban tewas di Khartoum dan Omdurman.

Ketegangan tetap terasa di Khartoum menyusul gagalnya perundingan terkait siapa yang akan memerintah di Sudan setelah Presiden Omar al-Bashir, yang sudah berkuasa puluhan tahun, digulingkan oleh militer.

Ethiopia dan Uni Afrika telah mengusulkan dewan pemerintahan yang mayoritas diisi oleh warga sipil. Kelompok militer menilai usul tersebut bisa menjadi dasar untuk dimulainya kembali perundingan.

Sementara itu, Uni Eropa menyatakan ‘hak pengunjuk rasa untuk melakukan protes secara damai dan menyampaikan pendapat mereka menjadi kunci dari perundingan tersebut’.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional, Kumi Naidoo, meminta dewan militer agar ‘jangan sampai membiarkan Sudan kembali ke era represi’.

Di sisi lain, pengorganisasian para pengunjuk rasa kini bertambah sulit sejak bentrokan 3 Juni karena penguasa militer memberlakukan pemblokadean internet di seluruh Sudan. (AFP/X-11)