Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
DI hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20, Sabtu (29/6), Presiden Joko Widodo mengikuti serangkaian kegiatan yang digelar di INTEX Osaka, Jepang.
Setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan PM India Narendra Modi, Presiden menghadiri leaders’ side-event tentang pemberdayaan perempuan.
Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, Jokowi terlebih dahulu bertemu dengan para pembicara, yaitu Ratu Kerajaan Belanda Máxima dan putri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Ivanka.
“Bapak Presiden Jokowi bertemu dengan kedua pembicara membahas tentang pemberdayaan perempuan. Presiden juga sempat berfoto bersama,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut dalam keterangan tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Sabtu (29/6).
Baca juga: Menteri Arab Saudi Puji Retno Marsudi dan Sri Mulyani
Sesi selanjutnya yang diikuti Presiden Jokowi adalah sesi yang membahas tentang upaya mengatasi kesenjangan, inklusifitas, dan pembangunan yang berkesinambungan.
Usai menghadiri sesi tersebut, secara berturut-turut, Jokowi akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, PM Australia Scott Morrison, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Serangkaian pertemuan bilateral ini menjadi sesi terakhir yang diikuti Presiden Jokowi dalam KTT G-20. Setelah itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bersama rombongan kembali ke Tanah Air pada sore hari. (OL-2)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved