Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA kembali mengangkat isu konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Hal itu dilakukan Presiden Joko Widodo saat bertemu State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Hotel Athenee Bangkok, Thailand, Sabtu (22/6).
Dalam pertemuan dengan Suu Kyi, Jokowi menekankan ppentingnya situasi keamanan yang baik bagi terlaksananya repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.
RI, kata Presiden, akan terus mendorong terciptanya perdamaian di Rakhine, sesuai dengan amanat konstitusi menciptakan perdamaian dunia.
"Jika situasi keamanan tidak membaik, maka akan sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan. Indonesia juga memiliki komitmen tinggi untuk terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu Rakhine State," ujar Presiden Jokowi seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia, Rudy Polycarpus, dari Bangkok, Thailand.
Baca juga: Indonesia-Vietnam Bahas Batas Zona Ekonomi Eksklusif
Kepala Negara juga menekankan mengenai pentingnya tindak lanjut rekomendasi Laporan Preliminary Needs Assesment (PNA). Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA.
Dalam KTT yang berlangsung pada 22-23 Juni itu, RI akan membawa tiga isu utama. Pertama adalah ajakan kepada semua negara anggota ASEAN untuk bersatu dalam mengantisipasi perang dagang Amerika Serikat dan China guna menjaga stabilitas ekonomi kawasan.
Kedua adalah upaya memerangi sampah laut, kemudian upaya percepatan mewujudkan perdamaian di Rohingya di Myanmar.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi selama KTT ASEAN, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (OL-1)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kondisi kesehatannya berangsur membaik dan ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas perhatian dan doa yang diberikan.
Sejak kembali ke Gedung Putih, Presiden Donald Trump telah menjadikan mineral tanah jarang sebagai salah satu prioritas utamanya, yang menjadi poin penting dalam perang dagang AS-Tiongkok.
Menlu meminta agar tidak ada pihak yang berspekulasi bahwa Presiden Prabowo pulang lebih awal karena kesalahan penyebutan nama.
Presiden Prabowo Subianto menyerukan penguatan kerja sama konkret di kawasan dengan meningkatkan cadangan beras darurat ASEAN Plus Three
Presiden Prabowo menyatakan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dengan Republik Korea (ROK) dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Prabowo menekankan pentingnya memperkuat integrasi regional, diversifikasi perdagangan, dan jaring pengaman keuangan sebagai inti dari agenda APT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved