JK: Indonesia Tetap Nahkoda di Kapalnya Sendiri

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menegaskan,  dalam skema kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) yang akan dibuka pada hari ini, Jumat (26/4) hingga Minggu (27/4), Indonesia sangat mendukung dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Indonesia pun, menurut Kalla, akan mempersiapkan usulan program dalam KTT BRI II tersebut.

"Untuk KTT hari ini yang kita siapkan itu program, apa yang bisa dikerjasamakan dalam kerangka BRI itu. Misalnya ada 30 project yang bisa dikerjasamakan, tetapi kita juga menekankan bahwa (Program ini) inisiatif bersama bukan hanya inisiatif Tiongkok," tutur Kalla, Kamis (25/4) malam.

Wapres juga menegaskan dalam kerja sama BRI itu, meski hubungan dengan Tiongkok hangat dan dekat dalam beberapa tahun terakhir tidak menjadikan Indonesia menyerahkan semua keputusan kepada Tiongkok. Indonesia tetap memegang kendali dan menjadi nahkoda di kapalnya sendiri sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dalam pengembangan jalur perdangangan dunia.

"Kita tidak ingin dan menghindari (anggapan) seakan-akan Tiongkok yang menentukan. Tidak, Kita tidak mau (seperti itu). Indonesia tetap yang menentukan dan ownership (kepemilikan) tetap harus di Indonesia," tegas Kalla.

Baca juga: Kerja Sama Harus Untungkan Indonesia

Kalla juga menjelaskan dari pertemuannnya dengan Presiden Xi Jinping, kemarin, Tiongkok tidak membebankan syarat apa pun kepada Indonesia untuk masuknya investasi ke Indonesia.

Justru Indonesia bersedia memberikan fasilitas seperti tax holiday kepada investor yang mau berinvestasi besar di luar Jawa.

Lebih lanjut, Kalla juga menekankan bahwa dalam skema BRI khususnya terkait pengembangan empat koridor, Indonesia lebih kepada fasilitator sektor bisnis karena hubungannya lebih banyak B to B dan bukan G to G.

"Istilah kalau di rumah padang, Kalau semua baik ya kasih tahu semuanya bahwa baik, kalau jelek kasih tahu (juga)," tutur Kalla.

Senada dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan juga menekankan dalam kerja sama BRI tersebut Indonesia hampir tidak ada urusan dengan hutang nasional. Sebab dalam skema kerja sama tersebut sistem yang digunakan adalah B to B.

Indonesia pun, menurut Luhut, tidak serta merta menerima segala investasi yang ada tanpa proses seleksi. Menurutnya, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi investor bila ingin investasi di Indonesia dalam kaitan BRI.

"Pertama investor harus menggunakan tenaga kerja sebanyak mungkin dari Indonesia, dengan ada periode waktu mendidik. Makanya harus mendirikan politeknik seperti di Morowali tentang Metalogi yang memang belum ada di Indonesia," jelas Luhut.

Syarat kedua, menurut Luhut, investasi tersebut harus memiliki nilai tambah dan tidak boleh hanya mengeruk dan di ekspor dalam bentuk mentah. Termasuk harus melakukan alih teknologi bagi SDM Indonesia.

Selain itu, sistem investasinya juga harus berbentuk B to B dan harus betul betul ramah lingkungan, pungkas Luhut. (OL-2)