Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengapresiasi gagasan Jalur Sutera Baru yang tahun ini memasuki tahun ke-10.
"Bagi Indonesia ini merupakan tantangan dan peluang baru. Indonesia sangat menyambut baik. Namun Indonesia ingin agar program ini memiliki misi untuk maju bersama dan makmur bersama," katanya, Jumat (13/10).
Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Seminar Satu Dekade One Belt One Road (OBOR) yang diadakan Lembaga Pendidikan Tinggi PWNU DKI Jakarta. Acara itu dihadiri Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Syamsul Maarif, Rais Syuriah PWNU, anggota DPRI Charles Meikiansyah dan M Farhan.
Baca juga : Museum Indonesia Harus Bikin Bangga Generasi Muda
Program OBOR diluncurkan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 2013, bahkan disampaikan langsung juga saat berpidato di DPR RI.
OBOR yang kini berubah menjadi Belt and Road Initiative itu lebih dikenal sebagai Jalur Sutera Baru. Ada dua jalur, darat dan laut. Darat melewati Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Sedangkan jalur laut melewati Asia Tenggara, Asia Selatan, Eropa, dan Afrika.
Baca juga : Gobel Janji Kawal Pembahasan RUU Permuseuman
Gobel mengatakan, ada banyak kesamaan dan kedekatan nilai-nilai Asia antara Tiongkok dan Indonesia. Hal ini, katanya, diharapkan tidak mengulang hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika yang eksploitatif.
"Kita ingin sesuatu yang baru, yang memberikan keuntungan pada dua pihak," katanya.
Bangsa-bangsa Asia, kata Gobel, sangat menekankan pertautan hati, harmoni, keselarasan, kadamaian, dan kemakmuran bersama.
"Karena itu, kita harus memulai dengan mutual trust, lalu berlanjut ke mutual respect, dan akhirnya mutual benefit," katanya.
Inisiatif Tiongkok yang berwajah ekonomi ini, kata Gobel, merupakan pertanda positif bagi terjalinnya ikatan heart to heart relationship, bukan semata pocket to pocket relationship. "Kalau pocket to pocket saja tak ada pertautan hati, yang ada hanya benefit saja," katanya.
Bangsa-bangsa Timur, kata Gobel, tak melulu mengandalkan rasionalitas dalam menjalin hubungan, tapi juga ada keterlibatan rasa.
"Karena kita punya hati, karena kita bertenggang rasa, karena kita paham bahwa semua pihak butuh hidup dan ingin makmur. Saat Indonesia menginisiasi Konferensi Asia Afrika sama sekali tak menimbang keuntungan. Langkah itu dibuat semata merupakan amanat konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa terbebas dari kemiskinan dan kesengsaraan juga merupakan hak segala manusia," katanya.
Pada 2013, kata Gobel, ketika kali pertama Tiongkok meluncurkan program OBOR, investasi Tiongkok di Indonesia hanya US$297 juta dan menempati peringkat ke-12 investor terbesar di Indonesia.
Kini, hingga Juni 2023, investasi Tiongkok sudah US$3,8 miliar. Investasi Tiongkok menempati peringkat kedua setelah Singapura. Pada 2022, investasi Tiongkok di Indonesia mencapai US$8,2 miliar.
Tiongkok untuk kali pertama menempati peringkat kedua terbesar di Indonesia. Ada sejumlah proyek besar Tiongkok di Indonesia seperti pembangunan smelter di Sulawesi dan Maluku Utara, juga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. (Z-5)
Gobel menyebut, munculnya harapan kemajuan Gorontalo ditandai oleh hadirnya tiga proyek strategis besar.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, melakukan kunjungan kerja ke Kota Sukabumi pada Senin, (15/9) dan diterima oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
ANGGOTA DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, mengatakan ada perbedaan nyata antara membangun pabrik dan membangun industri.
ANGGOTA DPR RI, Rachmat Gobel, membagikan 50 sapi kurban ke seluruh Provinsi Gorontalo pada Idul Adha 1446 H atau 2025 M.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved