Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Venezuela beranggapan Kanada mendukung 'pertualangan perang' yang digencarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Tepatnya setelah Kanada mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat tinggi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Venezuela menyebut Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau, telah merusak peran Kanada sebagai aktor yang dapat diandalkan dalam negosiasi. Pada Senin lalu, Kanada menjatuhkan sanksi baru kepada 43 pejabat pemerintah Venezuela, termasuk Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza. Sejumlah pejabat dinilai bertanggung jawab atas memburuknya krisis di negara Amerika Selatan.
Sejumlah sanksi mencakup pembekuan aset individu dan larangan melakukan bisnis dengan Kanada. Sebelumnya, Kanada telah memberlakukan sanksi terhadap 70 pejabat tinggi pemerintah Venezuela lainnya. Caracas dengan tegas menentang sanksi baru tersebut, serta menilai Ottawa telah membuka kedoknya.
"Ini merupakan aliansi dengan penjahat perang, yang sudah menyatakan niat untuk menghancurkan ekonomi Venezuela. Membuat rakyat semakin menderita, dan menjarah kekayaan negara kami. Langkah itu menunjukkan sikap munafik pemerintah Kanada, terkait dengan kepeduliannya terhadap hak asasi manusia," bunyi keterangan Kementerian Luar Negeri Venezuela.
AS memimpin gerakan yang memunculkan sanksi kepada rezim pemerintahan Maduro, termasuk perusahaan minyak negara PDVSA. Kanada menjadi bagian dari Kelompok Lima yang meliputi negara-negara Amerika Latin.
Kelompok tersebut telah melakukan pertemuan di Santiago. Kemudian, menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan yang mencegah eskalasi kriris kemanusiaan di Venezuela.
Kelompok itu mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, untuk membuat kebijakan yang bertujuan menekan dampak kerusakan progresif. Tuntutan lainnya ialah mendorong kedamaian dan keamanan, serta distribusi bantuan kemanusiaan kepada populasi imigran yang berasal dari Venezuela.
Menlu Kanada, Chrystia Freeland, mengingatkan tuntutan Kelompok Lima dalam pertemuan di Ottawa pada 4 Februari lalu. Bahwasanya masyarakat internasional perlu mengambil tindakan terhadap rezim kepemimpinan Maduro.
"Hari ini Kanada mengambil langkah khusus, dengan mendesak 43 pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas krisis berkepanjangan di Venezuela," pungkas Freeland. (AFP/Tes/I-1)
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Venezuela dan AS sepakat bekerja sama mengembangkan sektor pertambangan. Reformasi hukum disiapkan untuk menarik perusahaan raksasa tambang global.
Setidaknya 10 negara dalam operasi yang berkisar dari serangan pesawat tak berawak hingga invasi, seringkali beberapa kali dalam satu tahun.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa operasi yang dilakukan AS terhadap Venezuela dapat menjadi contoh dalam menghadapi dinamika kekuasaan di Iran.
Menteri Luar Negeri Venezuela menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS. Simak perkembangan terbaru pasca-kudeta Januari 2026.
Gelombang pembebasan tahanan politik di Venezuela dimulai. Sebanyak 1.557 orang ajukan amnesti, termasuk pengosongan penjara El Helicoide yang kontroversial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved