Hindari Denda, Malaysia Teruskan Proyek Kereta Api Tiongkok

PEMERINTAH Malaysia terancam denda sebesar US$ 5 miliar, apabila proyek kereta api yang disokong Tiongkok tidak dilanjutkan. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, setelah tercapainya kesepakatan penghidupan kembali skema proyek kontroversial.

Pekan lalu, Malaysia dan Tiongkok sepakat untuk melanjutkan proyek kereta api dengan menurunkan biaya produksi sekitar 30%. Sebuah langkah yang mencabut penangguhan proyek, setelah rezim pemerintahan Najib Razak yang terjerat kasus korupsi kehilangan kekuasaan tahun lalu.

Baca juga: Trump Himpun Dana Kampanye US$ 30 Juta Pada Kuartal I 2019

Proyek kereta api tersebut merupakan satu di antara sejumlah proyek yang dibiayai Tiongkok. Proyek moda transportasi itu terpaksa ditunda setelah pergantian kursi kepemimpinan Malaysia. Mengingat, terdapat kekhawatiran mengenai tranpsaransi dan dugaan aliran dana ke pemerintahan Najib Razak.

Jalur kereta api sepanjang 640 kilometer (km), akan membentang dari wilayah utara Malaysia yang dekat dengan perbatasan Thailand, ke arah titik pelabuhan di luar Kuala Lumpur. Proyek itu masuk dalam proyek utama penggerak infrastruktur yang diusung Tiongkok, yakni Belt and Road Initiative (BRI).

Lebih lanjut, Mahathir menuturkan pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk negosiasi ulang, atau membayar denda penghentian proyek sekitar 21,78 miliar ringgi atau setara US$ 5,3 miliar. "Itu sebabnya kami memilih kembali ke meja perundingan. Sekaligus, menekankan kesepakatan yang lebih adil. Kepentingan rakyat Malaysia harus diprioritaskan," ujar Matahir.

Baca juga: Warga Antusias, TPS di San Francisco Buka Hingga Malam Hari

China Communications Construction Company, perusahaan Tiongkok yang menggarap proyek tersebut, sepakat untuk membantu operasi dan pemeliharaan yang akan meringankan beban finansial Malaysia. Berdasarkan perjanjian terbaru, biaya proyek telah dikurangi menjadi 44 miliar ringgit. Kendati demikian, Malaysia masih membutuhkan pinjaman dari bank milik pemerintah Tiongkok, untuk mendukung pendanaan proyek.

Mahathir, pemimpin berusia 93 tahun, kembali menjabat sebagai PM Malaysia pada Mei 2018. Kemenangannya didorong aliansi reformasi yang berhasil menggulingkan koalisi Najib Razak, yang berkuasa lebih dari enam dekade. Sejak itu, Najib terjerat kasus hukum dengan puluhan dakwaan terkait kasus korupsi dana lembaga publik 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dia akan diadili pada bulan ini. (AFP/OL-6)