Jepang tak akan Mengajukan Mosi Catatan HAM Korea Utara

PEMERINTAH Jepang tidak akan mengajukan mosi terhadap catatan hak asasi manusia (HAM) Korea Utara dalam panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan tersebut mengemuka ketika Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, mengeksplorasi strategi untuk melibatkan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam penyelesaian kasus penculikan warga negara Jepang oleh agen Pyongyang.

Abe, yang meraih ketenaran politik nasional karena menancapkan kebijakan garis keras terhadap Korea Utara, mulai mengurangi retorika terhadap Pyongyang. Apalagi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, gencar mendekati Kim. Belum lama ini, Trump dan Kim bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) putaran kedua di Hanoi, Vietnam.

Baca juga: Tiongkok Siap Bantu Venezuela Atasi Krisis Listrik

Saat ini, Abe berupaya lebih keras untuk bisa bertemu dengan Kim, agar masalah penculikan segera selesai. "Setelah meninjau hasil KTT AS-Korea Utara, ditambah berbagai kondisi terkait penculikan dan masalah lainnya, kami memutuskan untuk tidak menyerahkan rancangan resolusi catatan HAM Korea Utara dalam panel Dewan HAM PBB di Jenewa," papar Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga, saat memberikan pengarahan rutin.

Dalam 11 tahun terakhir, Jepang bergabung dengan Uni Eropa untuk mengeluarkan mosi kolektif yang mengutuk catatan HAM di Korea Utara. Jepang meyakini sejumlah agen Korea Utara telah menculik 17 warga negara Jepang, untuk dilatih sebagai mata-mata pada 1970-1980.

Setelah bertahun-tahun menyangkal, Korea Utara akhirnya mengakui penculikan 13 warga negara Jepang pada 2002 lalu. Aktivis kampanye militer yakin kasus hilangnya 470 orang warga Jepang berkaitan dengan Korea Utara. (AFP/OL-6)