Relokasi Pangkalan AS di Jepang Tetap Berlanjut

PERDANA Menteri Jepang Shinzo Abe menegaskan relokasi pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa akan berjalan sesuai rencana meski warga setempat telah mengikuti referendum. Hasil referendum menyatakan bahwa mayoritas warga Okinawa menolak rencana relokasi.
 
"Sudah 20 tahun berlalu sejak Jepang dan AS sepakat merelokasi pangkalan Futenma. Kami tidak dapat menunda ini lebih jauh lagi," ucap PM Abe, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Senin (25/2).
 
Sekitar 72% dari total warga Okinawa yang mengikuti referendum menolak relokasi. Sementara suara penolakan mencapai 19%, dari total keikutsertaan warga di angka 52%.

PM Abe mengaku menerima "dengan tulus" hasil referendum" dan akan meminta "pemahaman" dari warga Okinawa mengenai keputusannya melanjutkan relokasi.

Baca juga: Taliban Serang Pangkalan Militer

"Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berdialog dengan warga di prefektur tersebut. Kami akan melanjutkan dialog agar bisa mendapatkan pengertian dari mereka," tutur PM Abe.
 
"Mengurangi beban Okinawa adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kami akan berusaha mengurangi beban terkait pangkalan militer," lanjutnya.
 
Luas Okinawa hanya sekitar 1% dari total wilayah darat Jepang. Namun Okinawa menampung lebih dari separuh personel militer AS, yang jumlah totalnya mencapai 47 ribu.
 
Tingginya angka prajurit AS di Okinawa sering memicu konflik dengan warga setempat, mulai dari masalah kebisingan hingga kasus kriminal.
 
Untuk menurunkan ketegangan, AS dan Jepang mencapai kesepakatan pada 1996 untuk memindahkan pangkalan Futenma ke lokasi yang lebih terpencil di Okinawa. Namun sebagian warga tetap menolaknya, dan meminta pangkalan militer AS dipindahkan ke prefektur lain.
 
Menurut para penentang rencana relokasi, seharusnya pemerintah pusat membagi beban pangkalan AS ini secara merata ke sejumlah prefektur.
 
Warga Okinawa telah memilih beberapa gubernur untuk menentang relokasi, termasuk petahana Denny Tamaki yang mulai menjabat tahun lalu. Namun sejauh ini, pemerintahan PM Abe belum menunjukkan tanda-tanda bersedia mempertimbangkan ulang rencana relokasi. (Medcom/OL-7)