Indonesia Kecam Vanuatu Fasilitasi Separatis

PEMERINTAH Indonesia mengecam tindakan pemerintah Vanuatu yang diam-diam memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTHAM PBB) di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

Benny ialah pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua Barat.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM PBB dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," ujar Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan di situs resmi, Selasa (29/1).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Kedubes RI untuk PBB, tanpa sepengetahuan kantor KTHAM, Benny dimasukkan ke delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan pada Jumat (25/1).

Kunjungan kehormatan itu dalam rangka pembahasan UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu di Dewan HAM. Nama Benny Wenda tidak masuk daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," ujar Hasan.

Kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, Benny mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang kepada Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.

Benny mengatakan di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Dia juga menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu ialah melalui petisinya tersebut, yang diklaim ditandatangani hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta rakyat Papua.

Dalam pertemuan itu Benny juga meminta Bachelet mengirim tim pencari fakta ke Papua untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di wilayah Indonesia paling timur itu.

Dalam keterangan terpisah kemarin, Dubes RI untuk PBB Hasan Kleib menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mengundang KTHAM PBB berkunjung ke Papua guna melihat langsung kondisi di sana.

Kunjungan itu direncanakan diwakili kantor regional KTHAM PBB di Bangkok, Thailand. (Tes/X-10)