Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGEMBANGAN kendaaran listrik di dalam negeri diharapkan semakin melejit setelah pemerintah memberikan dukungan penuh, termasuk terkait dengan infrastruktur pendukung. Salah satunya ialah dengan dikeluarkannya Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Dalam aturan itu disebutkan syarat-syarat terkait dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam produksi kendaraan listrik. Misalnya, TKDN untuk kendaraan roda empat pada 2019-2021 ialah 35% dan semakin naik di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 80% pada 2030.
Aturan itu juga menyebutkan insentif yang diberikan kepada investor dan pengguna kendaraan listrik, semisal insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah, tarif parkir, bea masuk impor kendaraan berbasis baterai, insentif bea masuk bahan produksi, dan keringanan biaya pengisian listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Diketahui, pemerintah memproyeksikan jumlah kendaraan listrik terus meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dari 2021 dengan jumlah 2,7 juta unit hingga mencapai 7,5 juta unit pada 2030. Sementara itu, kebutuhan jumlah SPKLU juga secara otomatis bertambah, dari jumlah 170 unit pada 2021 hingga 530 unit pada 2030.
Ubah data rumit jadi visual menarik! Infografis: solusi jitu sajikan informasi padat, mudah dicerna, dan memikat audiens.
Infografis: Visualisasikan data kompleks jadi cerita menarik! Pelajari cara efektif menyampaikan informasi lewat infografis yang memukau.
Berbagai pencapaian serta program-program kemanusiaan telah ditorehkan oleh Kementerian Agama
NASIB RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali digantung.
Kredit Usaha Rakyat untuk Produktivitas Masyarakat dan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Pemekaran daerah berpotensi mempercepat tujuan otonomi daerah, yaitu kesejahteraan, mempercepat pelayanan dan meningkatkan daya saing. Namun kinerja daerah masih jauh dari harapan.
Djayadi juga menegaskan dipisahnya pemilu tingkat nasional dan daerah membuat koordinasi pusat dengan daerah berjalan lebih efektif.
"Setidaknya harus ada jeda dua tahun antara satu sama lain sehingga ada rentang untuk melakukan evaluasi atas pemilu sebelum kemudian melanjutkan penyelenggaraan tahapan pilkada,"
INDONESIA memasuki babak baru, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10) di Istana Merdeka, Jakarta.
Kelas menengah memiliki peran krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara.
Ketiga slogan itu dituangkan ke visi dan misi, kemudian dijabarkan lagi menjadi berbagai program dan strategi
MENTERI Kesehatan mengungkap bentuk perundungan yang terjadi di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau dokter residen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved