Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).
Sehingga, DPR akan memproses dengan membahas surat tersebut di Badan Musyawarah DPR untuk dibacakan di Rapat Paripurna DPR. Setelah itu, 10 nama itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.
Dari 10 nama tersebut, satu nama yang berlatar belakan dosen universitas swasta belum tercantum di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Adapun harta seorang kandidat lainnya masih tercatat sebagai mantan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Ubah data rumit jadi visual menarik! Infografis: solusi jitu sajikan informasi padat, mudah dicerna, dan memikat audiens.
Infografis: Visualisasikan data kompleks jadi cerita menarik! Pelajari cara efektif menyampaikan informasi lewat infografis yang memukau.
Berbagai pencapaian serta program-program kemanusiaan telah ditorehkan oleh Kementerian Agama
NASIB RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali digantung.
Kredit Usaha Rakyat untuk Produktivitas Masyarakat dan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Tiga mesin ekonomi harus bergerak bersama dan berkesinambungan
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved