Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
MOEWARDI adalah seorang dokter yang turut memberikan sambutan setelah Soewirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, pada momentum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dr. Moewardi membacakan sebuah teks, yang kini kita kenal dengan nama ‘Undang-Undang Dasar 1945’, sebelum Bung Karno, Sang Proklamator membacakan naskah Proklamasi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh dokter dalam mengisi kemerdekaan?
Dr. Moewardi lahir di Pati, Jawa Tengah di tahun 1907 dan lulusan School Tot Opleiding Voor Indische Artsen (STOVIA), cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil semacam spesialisasi di sekolah Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT). Selain menjadi dokter, Moewardi juga aktif berorganisasi pada Barisan Pelopor, bahkan pernah menjadi Pemimpin Umum Pandu Kebangsaan (Kepanduan Bangsa Indonesia), cikal bakal PRAMUKA yang berperan dalam pendidikan karakter pemuda.
Saat Bung Karno menjadi Presiden dan hendak menyusun Kabinet, Moewardi mendapat tawaran langsung dari Bung Karno untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan, namun dia menolak karena hendak meneruskan kariernya sebagai dokter. Dr. Moewardi tetap menjalankan tugasnya sebagai dokter, walaupun tetap aktif di berbagai organisasi kenegaraan. Saat Sekolah Tinggi Kedokteran kelanjutan dari STOVIA di Jakarta dipindah ke Solo, Jawa Tengah pada 4 Maret 1946 Dr. Moewardi berperan dalam pendirian Sekolah Tinggi Kedokteran di RS Jebres (sekarang RSUP Dr. Moewardi) Solo untuk bagian klinis, dan pada 5 Maret 1946 di RS Tegalyoso (sekarang RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro) di Klaten untuk bagian pre-klinis.
Dokter Indonesia dalam mengisi kemerdekaan saat pandemi COVID-19 sekarang ini, seharusnya tidak hanya melakukan pengobatan (agent of treatment), tetapi juga menjadi agen perubahan (agent of change) dan agen pembangunan (agent of development). Profesi dokter jaman sekarang sangat dipengaruhi oleh program besar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diterapkan mulai 1 Januari 2014, termasuk dalam pengelolaan pasien COVID-19. Perubahan drastis dalam sistem pembiayaan pasien pada era JKN ini, diduga telah menyebabkan perubahan besar pada alur pikir dan tindakan medik oleh dokter. Selain itu, pembatasan kebebasan profesi dokter sebagai ‘agent of treatment’ dalam pengambilan keputusan medik pada pelayanan pasien, sering kali menimbulkan penolakan dalam diam bagi banyak dokter, atas sistem JKN yang dirasakan belum adil. Para dokter seharusnya mengisi kemerdekaan dan mewujudkan baktinya untuk negeri, dengan menyumbangkan pemikiran, niat baik dan kompetensinya, demi terwujudnya sistem JKN di Indonesia yang lebih baik, adil, dan manusiawi.
Sepanjang tahun 2019, sebagain besar dokter di Indonesia telah menghabiskan energinya untuk berbagai hal yang terkait kedokteran, tetapi bukan hal yang utama. Permasalahan dalam program JKN dan DLP (Dokter Layanan Primer), semuanya berdimensi sosial, politik, hukum, keuangan, dan bahkan kebijakan. Selain bukan ‘patognomonik’ atau khas profesi dokter, topik tersebut hanya menyebabkan terjadinya perbantahan antardokter. Para dokter Indonesia rasanya akan menjadi lengah, kurang siap, dan tergagap saat menghadapi tantangan nyata di bidangnya sendiri, yang selama ini kurang mendapat perhatian sepadan. Salah satu yang harus segera diperbaiki adalah merdeka dalam kebersamaan mengembangkan iptekdok (ilmu pengetahuan kedokteran) terkini, termasuk dalam penanganan medis dan pencegahan dengan vaksinasi untuk COVID-19. Penelitian, uji klinis dan penulisan di jurnal ilmiah internasional oleh para dokter tentang COVID-19, rasanya belum dilakukan secara optimal. Apalagi kebersamaan dalam rekayasa penciptaan vaksin COVID-19, bukan sekedar uji klinis fase ke 3 calon vaksin inactivated SARS-CoV-2 yang dikembangkan Sinovac Biotech Ltd. Beijing, China.
Dalam Bahasa Latin ‘Duco, Ducere, Duxi, Ductus’ yang merupakan asal kata dokter, berarti memimpin atau mempertimbangkan, maka wajar saja kalau dokter memiliki kewajiban memimpin warga bangsa. Selain itu, dokter juga wajib mengajak mempertimbangkan hal yang terbaik tentang keberagaman, kemajemukan dan kebhinekaan kita. Tentunya demi terwujudnya Indonesia sebagai rumah bersama segenap anak bangsa, seperti yang dirumuskan oleh segenap pendiri bangsa. Hal ini dapat dimulai oleh dokter secara merdeka, berupa ikut serta secara aktif meredam perpecahan paham dan munculnya pendapat yang sangat keras di sekitar kehidupan para dokter, baik di lingkup keluarga maupun komunitas pekerjaan. Para dokter dapat juga memanfaatkan luasnya pergaulan, mahirnya iptek dan besarnya pengaruh atau kewibawaan profesi. Selain itu, juga menggalang kebersamaan dengan segenap pihak yang memiliki keprihatinan serupa, agar potensi perpecahan dan intoleransi dapat diredam.
Kiprah Dr. Moewardi dalam momentum proklamasi kemerdekaan 1945 memberikan inspirasi kepada para dokter Indonesia di jaman sekarang. Hendaklah para dokter tidak sekedar menjalankan praktek medis, tetapi juga merdeka untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa, demi keamanan dan kemajuan negara. Dirgahayu negeriku, jayalah dokter Indonesia. (M-4)
"Sampai dengan 29 Maret 2021, outflow UPK75 yang tercatat di wilayah Provinsi Bali sebanyak 479.944 lembar atau setara dengan Rp35.995.800.000."
Bank Indonesia meluncurkan uang peringatan kemerdekaan dengan nominal Rp75 ribu, bertepatan dengan HUT ke-75 Republik Indonesia.
Sebanyak tiga dalang tampil dalam pagelaran malam ini, yaitu Ki Anang Sarwanto (Karanganyar, Indonesia), Ki Matthew Issac Cohen (Connecticut, USA) dan Nyi Cecile Herbault (Perancis
Webinar NGOPI menjadi wadah diskusi interaktif antara pemerintah dan mahasiswa seluruh Indonesia untuk menjaring pelibatan mahasiswa dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju.
Sebagai radio anak muda, Prambors menghadirkan sebuah campaign bertajuk Mendadak Sepedahan untuk membagikan sepeda secara gratis pada bulan Agustus.
Kapten Sanjoto, 90 pejuang di zaman penjajahan hingga kini masih memperjuangkan nasib rumahnya. Rumah yang dihuni sejak 1969 belum punya status hukum jelas.
Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memberikan amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi setiap kali perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, hingga pemadaman listrik yang dapat mengganggu kemeriahan perayaan di lingkungan sekitar.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Peneliti senior bidang politik pada BRIN Lili Romli mengatakan peringatan HUT RI di Jakarta merupakan keputusan tepat dan realistis.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (18/7)
Langkah Prabowo itu berbeda dengan yang dibayangkannya setahun lalu saat masih berstatus calon presiden terpilih Pilpres 2024 yang membayangkan akan menggelar HUT RI tahun ini di IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved