Jokowi Promosikan Destinasi Prioritas

MULAI tahun depan, pemerintah akan mempromosikan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata kelas dunia secara besar-besaran. Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu di Tano Ponggol, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara, Rabu (31/7).

"Setelah semua selesai, akan kita promosikan dan marketing-kan besar-besaran Danau Toba," kata Jokowi.

Kini, pemerintah tengah mengebut penyelesaian pembangunan empat destinasi superprioritas, yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Keempat destinasi tersebut merupakan bagian dari megaproyek pariwisata 10 Bali Baru. Semuanya ditujukan untuk meratakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang selama ini terkonsentrasi di Bali (40%), DKI Jakarta (30%), dan Kepulauan Riau (20%).

Presiden Jokowi berada di Sumatra Utara selama tiga hari untuk mengunjungi beberapa titik di kawasan Danau Toba, baik yang berada di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba Samosir, maupun Samosir.

"Meskipun sekarang sudah mulai, besar-besarannya tahun depan setelah produknya ini betul-betul selesai. Produknya tadi desa adat, desa ulos, pasar suvenir, jalannya sudah siap, dermaganya sudah siap, termasuk ini terusan Tano Ponggol," lanjut Presiden.

Dalam mempersiapkan Danau Toba sebagai destinasi wisata, pemerintah akan memperhatikan lingkungan hidup dengan menindak tegas bila ada perusahaan pengelola hutan terbukti merusak lingkungan.

Upaya menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas nasional tidak hanya didukung infrastruktur, tetapi juga SDM. Jokowi mengatakan sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) akan berubah menjadi SMK pariwisata.

"SMK di sini beberapa akan kita switch menjadi SMK pariwisata. Enggak bisa hanya produknya, tetapi SDM-nya tidak atau hanya SDM dan produknya, tetapi lingkungan atau hutan tidak dikembalikan lagi, itu enggak bisa," ujar Jokowi.

Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata, Hiramsyah S Thaib, menjelaskan pembangunan di empat destinasi superprioritas itu fokus pada aspek konektivitas, sarana dan prasarana wisata, serta sumber daya manusia.

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tengah menyelesaikan pembangunan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Prapat untuk mempermudah akses dari Medan ke Danau Toba.

"Jalan yang semakin baik menunjang perekonomian di kawasan wisata," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Selain mempercepat waktu tempuh ke Danau Toba, tol ini juga diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara.

 

Enam masalah

 

Sebelumnya, Presiden sudah  memetakan enam masalah di sejumlah destinasi pariwisata prioritas. Untuk itu, Jokowi meminta para menteri Kabinet Indonesia Kerja dan kepala daerah menyelesaikan masalah tersebut.

"Tiga tahun lalu sudah disampaikan bahwa akan dibangun 10 Bali Baru, tetapi sekarang kita memang baru memberi prioritas pada lima lokasi terlebih dulu," kata Presiden dalam rapat terbatas di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin (15/7).

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arif Yahya, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Selain itu, hadir pula lima orang kepala daerah, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Presiden memaparkan enam masalah utama di lima lokasi wisata tersebut. Pertama, masih ada problem pengaturan dan pengendalian tata ruang yang harus dibenahi. Terakhir ada masalah di Sulawesi Utara, juga di Labuan Bajo.

"Kedua, akses konektivitas menuju destinasi wisata. Saya lihat infrastruktur banyak yang perlu dibenahi, baik terminal airport dan runway yang kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dan berkaitan dengan dermaga pelabuhan," tambah Presiden.

Persoalan ketiga ialah fasilitas di lokasi wisata. Pemerintah kabupaten/kota mesti ikut membenahi penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, toilet, standar toilet minimal harus bintang 4 sehingga orang masuk betul-betul diberikan pelayanan yang baik.

Persoalan keempat berkaitan dengan SDM. Para gubernur, bupati, dan wali kota harus menangani urusan pedagang, yang berkaitan karyawan hotel, dan pemilik kapal, semua diberi training sehingga bisa betul-betul mampu melayani wisatawan dengan baik dan ramah.

Persoalan kelima berkaitan produk yang akan dijual di lokasi wisata. Masalah keenam adalah promosi yang harus dilakukan besar-besaran.

"Sehingga kita mendapatkan manfaat dan multiplayer effect besar. Ini akan memberikan efek bagi pertumbuhan ekonomi daerah," tandas Jokowi. (Nav/Mal/AP/JH/Ant/X-3)