Kemenhut Aktifkan Posko Darurat Karhutla di Kalbar, Antisipasi Godzilla El Nino

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) mengaktifkan Pos Komando (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino ekstrem 2026.

Langkah ini diambil menyusul lonjakan titik panas (hotspot) pasca-Idul Fitri, yang hingga 31 Maret 2026 tercatat mencapai 7.883 titik. Aktivasi posko dilakukan di lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dipimpin oleh Polhut Ahli Utama Sustyo Iriyono, mewakili Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Sustyo menegaskan, pengawasan ketat menjadi kunci utama dalam menekan kebakaran hutan. Menurutnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga deteksi dini dan langkah antisipatif yang konsisten.

Baca juga : Sekber PSDH Imbau Korporasi Waspadai Ancaman Karhutla di Jambi

“Dengan pengawasan kuat, setiap potensi titik api bisa dideteksi lebih awal dan ditangani lebih cepat,” ujarnya, Sabtu (4/4). 

Kondisi ini juga diperkuat dengan penetapan status siaga darurat bencana asap oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho S. Mustiko, menyebut Kalbar sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia.

Sejauh ini, tim Manggala Agni telah memadamkan kebakaran seluas 479,12 hektare. Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan luasan terbakar terbesar mencapai 131,20 hektare, disusul Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Singkawang.

Baca juga : Antisipasi Karhutla, BPBD Kalsel Siap Lakukan Pembasahan Gambut

Sebanyak 195 personel yang tergabung dalam 13 regu Manggala Agni telah dikerahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.

Melalui koordinasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Pontianak, posko akan menjalankan sejumlah langkah strategis, seperti peningkatan patroli terpadu di daerah rawan, optimalisasi pemantauan hotspot, serta pengecekan kesiapan personel dan peralatan. Sosialisasi kepada masyarakat juga digencarkan untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pemerintah mengimbau masyarakat turut aktif melaporkan indikasi kebakaran sejak dini. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan dampak karhutla, mencegah bencana asap, serta menghindari kabut asap lintas negara. (H-2)