Waspada Godzilla El Nino 2026, Posko Siaga Darurat Karhutla Kalbar Diaktifkan

PEMERINTAH melalui Kementerian Kehutanan mengambil langkah cepat mengantisipasi ancaman fenomena alam ekstrem "Godzilla El Nino" yang diprediksi terjadi pada 2026. Menyikapi lonjakan titik panas (hotspot) pasca-Idul Fitri 1447 H, Pos Komando (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) resmi diaktifkan.

Aktivasi posko ini dipimpin langsung oleh Polhut Ahli Utama, Sustyo Iriyono, yang mewakili Dirjen Gakkum Kehutanan, didampingi Kepala Balai Pengendalian Karhutla (Dalkarhut) Wilayah Kalimantan, Yudho S. Mustiko. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97/BPBD/2026 mengenai Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap.

Lonjakan Hotspot dan Luas Kebakaran

Data pemantauan menunjukkan kondisi yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Hingga 31 Maret 2026, tercatat sebanyak 7.883 titik hotspot di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Luas lahan yang terdampak kebakaran dan telah berhasil dipadamkan mencapai 479,12 hektare.

Baca juga : BMKG Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla di Kalbar

Berikut adalah rincian wilayah dengan luasan karhutla terbesar yang berhasil ditangani:

Untuk mengatasi kondisi ini, sebanyak 13 regu Manggala Agni atau setara dengan 195 personel telah dikerahkan ke titik-titik rawan guna melakukan pemadaman dan mitigasi lanjutan.

Pengawasan sebagai Kunci Mitigasi

Sustyo Iriyono menegaskan bahwa pengawasan ketat adalah instrumen utama dalam mencegah bencana asap yang lebih luas. "Pengawasan ini jadi kunci penting—bukan hanya soal teknis pemadaman di lapangan, tapi juga memastikan adanya ketaatan, kontrol yang konsisten, dan langkah antisipatif yang terukur," ujar Sustyo pada Jumat (3/4).

Baca juga : KLHK Segel Empat Perusahaan di Kalbar terkait Karhutla

Senada dengan hal tersebut, Yudho S. Mustiko menambahkan bahwa aktivasi posko akan memperkuat sistem deteksi dini dan mempercepat respons di lapangan. Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi dengan risiko karhutla tertinggi, memerlukan koordinasi lintas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang solid.

Imbauan kepada Masyarakat

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. Partisipasi publik sangat diharapkan, terutama dalam melaporkan indikasi api sekecil apa pun di wilayah masing-masing. Langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalkan dampak ekonomi dan kesehatan akibat asap, serta mencegah terjadinya polusi asap lintas wilayah maupun lintas negara.

Dengan pengaktifan posko ini, diharapkan seluruh unsur terkait dapat bekerja secara efektif sejak awal musim kemarau guna menghadapi tantangan iklim ekstrem di tahun 2026. (H-3)