Kalbar Dorong Ekonomi Hijau Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Multipihak 

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menggelar webinar nasional bertajuk penguatan kolaborasi multipihak dalam ekonomi hijau untuk mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, dengan studi kasus Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil guna membahas strategi pengelolaan hutan berkelanjutan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutan kunci menegaskan bahwa Kalbar memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hektare atau sekitar 57 persen dari total wilayah. Selain itu, sekitar 59 persen desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, sehingga menjadikan kelestarian hutan sebagai fondasi utama pembangunan daerah sekaligus kontribusi terhadap stabilitas iklim global.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendorong kepemimpinan kolaboratif dalam ekonomi hijau berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian target FOLU Net Sink 2030,” ujarnya.

Baca juga : Prabowo Terbitkan Perpres 110/2025, Perkuat Tata Kelola Pasar Karbon Nasional

Ria Norsan menjelaskan, arah kebijakan tersebut sejalan dengan misi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan ekonomi hijau. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam menyerap emisi karbon, sekaligus membuka peluang investasi rendah karbon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kepemimpinan yang inklusif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Erwan Sudaryanto, menyampaikan bahwa kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 membuka peluang besar bagi penguatan peran sektor kehutanan melalui berbagai aksi mitigasi.

Baca juga : Pengelolaan DAS Jadi Kunci Penting Capai Target FOLU Net Sink 2030

Implementasi program ini mencakup pencegahan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon, hingga restorasi gambut dan pengelolaan mangrove. Selain itu, pendekatan terintegrasi juga mencakup pemanfaatan pasar karbon serta hilirisasi sektor kehutanan.

“FOLU Net Sink 2030 memberikan ruang optimalisasi pengelolaan hutan, termasuk melalui peluang ekonomi dari pasar karbon dan hilirisasi,” jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menyoroti pentingnya penerapan konsep multiusaha kehutanan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah sektor ini. Ia menjelaskan, multiusaha kehutanan mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu, non-kayu, serta jasa lingkungan dalam satu sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan diversifikasi usaha.

“Pendekatan berbasis lanskap melalui multiusaha kehutanan dapat memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian sekaligus mendukung target FOLU Net Sink 2030,” ujarnya.

Selain itu, hilirisasi dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk kehutanan melalui pengolahan dalam negeri, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis bioekonomi.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa kolaborasi multipihak menjadi faktor krusial dalam memperkuat kepemimpinan serta kebijakan ekonomi hijau, khususnya dalam pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan di Kalimantan Barat. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. (E-3)