Universitas Yarsi Dorong Integrasi Layanan Kesehatan Mental Digital untuk Perkuat Sistem Nasional

FAKULTAS Psikologi Universitas Yarsi tengah menginisiasi percepatan adaptasi layanan kesehatan mental digital berbasis web yang diadopsi dari model sukses di Australia untuk diimplementasikan di Indonesia. 

Inisiatif ini dipandang sebagai solusi strategis guna mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap psikolog dan psikiater, sekaligus berfungsi sebagai sarana pertolongan pertama bagi mereka yang mengalami keluhan mental emosional. Melalui platform berbentuk web-based intervention ini, diharapkan tantangan antrean layanan kesehatan mental yang panjang dapat teratasi melalui intervensi tahap awal.

Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, Dilfa Juniar, menjelaskan bahwa di Australia, sistem ini telah terintegrasi dalam layanan kesehatan mental nasional dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah federal. Dilfa memaparkan bahwa model layanan ini sangat membantu saat pasien masih harus menunggu jadwal bertemu tenaga profesional. Ia menegaskan, "Bentuknya web-based dan sudah disupport pemerintah Australia. Ini menjadi opsi pertolongan pertama ketika pasien masih dalam antrean panjang untuk bertemu psikolog atau psikiater," kata dia.

Baca juga : Kemendiktisaintek Izinkan Tiga Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Buka Pendidikan Dokter Spesialis

Kesuksesan model di Australia didasari oleh riset panjang yang memastikan efektivitas serta keberlanjutan sumber daya manusianya melalui pendanaan pemerintah.

Penerapan sistem ini di Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan uji efektivitas dan kesiapan tata kelola yang matang. Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, Ratih Arruum Listiyandini, menekankan pentingnya bersikap realistis terhadap waktu pengembangan yang dibutuhkan. 

"Kalau bicara shortcut dengan hasil sama seperti pengembangan 15–20 tahun, rasanya sulit. Kita harus realistis. Karena itu kami mulai dari langkah kecil yang paling visible dulu, melalui pilot project," kata dia. 

Baca juga : Polisi Pernah Datangi Rumah Pelaku Penembakan Tumbler Ridge Terkait Kesehatan Mental dan Senjata

Saat ini, tim peneliti sedang menjajaki kemungkinan integrasi dengan platform digital yang sudah ada guna mempercepat implementasi tahap awal.

Program adaptasi ini direncanakan akan menyasar kelompok usia 18 tahun ke atas, dengan sasaran awal di lingkungan pendidikan tinggi dan mahasiswa. Meskipun membuka peluang integrasi jangka panjang dengan sistem jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan, tim peneliti saat ini masih fokus pada penguatan bukti riset dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Hingga kini, riset telah menghasilkan purwarupa modul intervensi digital, termasuk modul Introduction to Mindfulness yang dirancang untuk pengelolaan stres dan emosi dasar.

Penting untuk dipahami bahwa layanan kesehatan mental digital ini bersifat melengkapi dan bukan pengganti terapi profesional, terutama pada kasus-kasus berat. Dilfa Juniar kembali mengingatkan bahwa efektivitas platform ini berada pada level gejala ringan hingga sedang. 

"Layanan digital bisa digunakan di banyak tahapan. Paling optimal di tahap awal saat gejala ringan hingga sedang. Untuk kondisi berat tetap perlu tatap muka. Setelah membaik, modul digital bisa diresepkan untuk mencegah relapse," jelasnya.  

Melalui pendekatan yang berbasis bukti dan kolaborasi multipihak, diharapkan model ini dapat berkembang menjadi sistem yang terintegrasi dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Apresiasi Kemenkes

Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Jiwa Kemenkes, dr. Minerva Theodora Simatupang dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan data Global Burden of Disease tahun 2019 hingga 2021, gangguan jiwa konsisten berada dalam daftar sepuluh penyakit terbesar di masyarakat. Peningkatan signifikan terutama terlihat pada kelompok usia remaja (10 hingga 18 tahun), yang kini menempati peringkat pertama dalam kasus gangguan kesehatan jiwa. Hal ini sering kali dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang membentuk karakter generasi muda yang terbiasa dengan hal-hal instan. 

Selain itu, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional berada pada angka 1,4%. "Meskipun angka tersebut tampak kecil secara nominal, jika dikalikan dengan total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, permasalahan ini menjadi beban kesehatan yang signifikan," kata dia.

Salah satu kendala utama dalam penanganan kesehatan jiwa di Indonesia adalah adanya stigma negatif serta terbatasnya aksesibilitas. "Belakangan ini, pemerintah telah menunjukkan perhatian serius, termasuk dalam pembahasan di DPR yang mengangkat isu kemudahan akses layanan melalui inovasi dan strategi baru. Adaptasi intervensi digital dari Australia ini diharapkan mampu menjadi terobosan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan secara merata, mengingat ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan jiwa yang belum optimal di seluruh wilayah," tutur dr. Minerva.

Inovasi digital ini bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan sebuah metode baru untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat. "Kementerian Kesehatan menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini, sekaligus perlu diingat pentingnya sinergi lintas sektor karena kesehatan jiwa bukan hanya tanggung jawab bidang kesehatan semata," kata dia.

Melalui diskusi ini, diharapkan lahir berbagai wawasan baru yang dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat secara mental. "Harapannya ini akan mempermudah akses dari orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa, membuka dan memberikan harapan baru bagi kita," tutupnya. (H-2)